Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SEJUMLAH sopir Mikrotrans atau JakLingko menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7). Salah satu tuntutan mereka ialah adanya oknum dari Komisi B DPRD DKI Jakarta melakukan kongkalikong dengan direksi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) soal kuota Mikrotrans.
Salah seorang perwakilan FKLB, Rahmadoni, mengungkap satu operator yang dianggap mendapat kuota pengadaan Mikrotrans lebih banyak ialah Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Pemiliknya merupakan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar.
Komisi B DPRD DKI membidangi pengawasan pelaksanaan anggaran pada badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, termasuk TransJakarta. Taufik Azhar membantah melakukan kongkalikong dengan TransJakarta perihal kouta Mikrotrans. Ia menyebut anggapan tersebut sepenuhnya salah.
Taufik mengakui memang saat ini KWK memiliki armada angkutan kota (angkot) terintegrasi JakLingko terbanyak di Jakarta dengan 1.435 unit. Namun, angka realisasinya masih berada di 51 persen dari kuota 2.801 mikrotrans yang diberikan pihak TransJakarta.
Baca juga:
Jawaban TransJakarta soal Sopir JakLingko Tuntut Gaji Tak Berdasarkan Kilometer
Apalagi armada reguler keseluruhan yang dimiliki KWK jumlahnya juga jauh lebih banyak ketimbang operator lain, yakni mencapai 6.238 unit. Sementara itu, operator lain punya armada paling banyak 1.819 unit.
Dari 11 operator angkot, lima di antaranya bahkan memiliki armada di bawah 500 unit. Meski demikian, kata Taufik, mereka tetap mendapatkan kuota mikrotrans dengan persentase lebih banyak daripada KWK.
"Ini yang lain sudah 97 persen (gabung JakLingko), 75 persen. Kami enggak ada monopoli. Ini ditutup (datanya) sama mereka (pendemo) ini regulernya. Kalau kamiukurannya dari ini dong, yang terealisasi di Jaklingko," ujar Taufik kepada wartawan, Rabu (31/7).
"Memang kita paling besar ya 6.238 (armada reguler). Armada yang terintegrasi hanya 2.801 atau 44 persen diambil dari armada kita. Tapi yang sudah bergabung sama mikrotrans baru 51 persen atau 1.435 (unit)," sambung dia.
Taufik mengatakan delapan operator yang melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI kemarin menutup data ini. Mereka menyampaikan tuntutan seolah-olah ada monopoli atas kuota mikrotrans yang dilakukan KWK.
Ia mengatakan KWK sendiri bahkan bisa membuat demo yang lebih besar ketimbang seluruh operator lain karena punya armada jauh lebih banyak.
"Jadi datanya ditutup. Kami melalui proses alurnya sama. Kami kalau mau demo, bisa melebihi daripada dia. Nah, itulah jadi merasa kecemburuan, tapi enggak dilihat hasilnya secara professional, secara persentase. Kami data riil. Armada yang paling besar itu KWK," pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
Pemprov Jakarta Tegaskan Sudah Lakukan Pemerataan Pembagian Kuota Armada JakLingko
