Andika Pratama
MerahPutih.com - Kelompok Gerakan Rakyat Manggarai Anti Korupsi melakukan unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (17/6).
Dalam aksinya, mereka mendesak agar lembaga antirasuah tersebut untuk menginvestigasi dugaan korupsi anggaran kesehatan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, terus munculnya keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang buruk.
Koordinator aksi Selo Gampar mengatakan bahwa praktek korupsi bukan hanya terjadi di Puskesmas-puskesmas, tetapi juga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ben Mboi Ruteng milik Pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah menjadi salah satu rumah sakit andalan masyarakat ketika mengalami sakit.
"Dalam praktiknya, rumah sakit yang sudah mengantongi akreditasi tipe C tersebut seringkali mendapat keluhan dari masyarakat karena berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan. Kendati keluhan terus muncul, namun tidak ada perubahan yang terjadi," ujarnya saat orasi.
BACA JUGA: Capim KPK Cari Pimpinan yang Terampil Tata Kelola Organisasi
Selo mengungkapkan sejumlah contoh kasus yang memperlihatkan buruknya pelayanan dan karena itu perlu ada intervensi dari penegakan hukum terhadap penggunaan anggaran. Kasus teranyar adalah ketiadaan obat anti racun ular di RSUD Ben Mboi pada awal bulan ini, di mana kemudian pihak RSUD dengan enteng meminta keluarga pasien mencari obat sendiri.
"Kami mendapati fakta bawah bukan hanya di RSUD Ben Mboi yang sering kehabisan obat, tetapi juga di sejumlah Puskesmas, sehingga pasien harus membeli obat di apotek. Ada juga pengakuan lain bahwa pasien yang berobat menggunakan BPJS hanya diberi resep dan mesti membeli obat sendiri," sambungnya.
Selo mengatakan beberapa kasus itu hanyalah sebagian dari sejumlah kasus yang berkaitan dengan buruknya pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Manggarai. Ia mengatakan, fakta itu tentu ironis, mengingat setiap tahun Pemkab Manggarai mengalokasikan dana Rp 110 miliar untuk bidang kesehatan.
"Kami menyanyangkan bahwa besarnya anggaran itu tidak menjawab masalah," tegasnya.
Selain itu, Selo meminta meminta KPK untuk mengusut dugaan korupsi dana kesehatan, termasuk memeriksa Bupati Manggarai, Kamelus Deno selaku penanggung jawab anggaran, Kepala Dinas Kesehatan, Yulianus Weng yang juga Direktur RSUD Ben Mboi.
"Pemerintah Kabupaten Manggarai harus bertanggung jawab penuh atas ketidakjelasan penggunaan dana ratusan miliar tersebut," ungkapnya.
Mereka juga meminta KPK membongkar dugaan mafia obat di lingkungan Dinas Kesehatan Manggarai.
Bersamaan dengan itu, mereka menyerahkan kepada KPK sebuah laporan investigasi terkait dugaan mafia pengadaan obat di dinas kesehatan.
“Kami berharap masalah kelangkaan obat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri dan menginvestigasi nilai kerugian negara,” kata Selo.
Mereka mengingatkan ini saatnya pemerintah membenahi pelayanan kesehatan demi mendukung komitmen moral dan politik Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
BACA JUGA: Kandidat Berpaham Radikal Daftar Capim KPK Langsung Dicoret
Selama satu dekade terakhir, IPM untuk NTT, yang indikatornya adalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi, masih bertahan di posisi ke-32 dari 34 provinsi, atau hanya berada di atas Papua dan Papua Barat. Tahun 2018 misalnya, skornya di angka 63.73, masih jauh di bawah rata-rata nasional 7,08.
"Rendahnya mutu pelayanan kesehatan merupakan isu besar yang menghambat pembangunan manusia di Manggarai. Kami harapkan KPK mengambil langkah mengakhiri praktek bobrok di Kabupaten Manggarai," pungkasnya. (Pon)
