Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang Rp 70 juta yang diduga diduga diterima Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin terkait jual beli jabatan. Hal itu tertuang dalam putusan mantan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin yang divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
"Kami hormati putusan persidangan ini, lalu kalau dilihat dari putusannya hampir semua yang diargumentasikan oleh jaksa seluruhnya terbukti. Tapi kami sejak awal juga menyadari diduga sejak awal masih ada pihak lain yang ikut bersama-sama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (10/8).
Baca Juga: KPK Segera Periksa Menag Lukman Hakim Saifuddin Terkait Suap Jual Beli Jabatan
Febri mengatakan Jaksa KPK akan segera mengenalisis terkait munculnya nama Menag Lukman Hakim dalam putusan Haris Hasanudin. Dalam amar putusan, Lukman disebut menerima uang Rp 70 juta dari Haris dalam dua kali pertemuan.
Pada 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Haris memberikan uang sejumlah Rp50 juta. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan kalau Lukman akan menjamin pengangkatan Haris.
Haris kemudian diangkat menjadi Kakanwil Kemenag Jatim pada 4 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019. Lalu 9 Maret 2019 bertempat di Tebuireng Jombang, Haris kembali memberikan uang sejumlah Rp20 juta untuk Lukman melalui Herry Purwanto.
"Jaksa penuntut umum, mereka akan melakukan analisis dan akan memberikan laporan segera kepada pimpinan," ungkap Febri.
Baca Juga: Pengakuan Sekjen Kemenag Jadi Bukti Kuat Keterlibatan Lukman Hakim Saifuddin
Menurut Febri, penyidik akan menganalisis terkait penerimaan uang terhadap Lukman Hakim. Namun masih menunggu sikap dari terdakwa Haris Hasanudin apakah menerima atau tidak terkait vonis dua tahun penjara.
"Bagaimana dengan pihak lain dan proses tindak lanjutnya, termasuk juga yang disebutkan hakim misalnya Menteri Agama dan pihak lain, nanti akan kita cermati lebih lanjut," pungkas Febri.
Untuk diketahui, mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin divonis dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider bulan bulan kurungan. Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan oleh Haris. Hal ini pun sejalan oleh tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. (Pon)
Baca Juga: Menag Lukman Hakim Saifuddin: Bangsa ini Sedang Prihatin, Mari Sudahi Saja Perdebatan Soal Bendera
