Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif sebagai tersangka suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Selain Latif, KPK juga menetapkan Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel Fauzan Rifani, Direktur PT Sugriwa Abdul Basir dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Witono
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sekaligus menetapkan 4 orang tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).
Menurut Agus, Latif diduga menerima komitmen fee dari proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, kelas II, VIP, dan super VIP di RSUD Damanhuri sebesar Rp 3,6 miliar.
"Dugaan komitmen fee proyek tersebut adalah 7,5 persen atau sekitar Rp 3,6 miliar," tandasnya.
Agus menuturkan, PT Menara Agung yang dipimpin Donny merupakan penggarap proyek pembangunan RSUD Damanhuri tahun anggaran 2017. Menurut Agus, Latif menerima fee proyek itu secara bertahap dari Donny.
"Dugaan realisasi pemberian fee proyek sebagai berikut, pemberian pertama dalam rentan September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar," katanya.
Sebagai pihak penerima, Latif, Fauzan, dan Abdul disangkakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sedangkan, sebagai pihak pemberi Donny disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Pon)
Baca berita terkait kasus korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah lainnya: KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah sebagai Tersangka Suap
