KPK Buka Peluang Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji
Jubir KPK, Tessa Mahardhika. (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Hal itu disampaikan KPK merespons dorongan dari Komisi III DPR RI agar mengusut dugaan korupsi kuota haji yang menyeret Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat.
Apalagi, KPK juga telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan perbuatan melawan hukum oleh Yaqut dan Saiful Rahmat.
"Iya, kalau memang laporan itu sudah lengkap, sangat berpeluang untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya yaitu penyelidikan," kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8).
Baca juga:
Tessa menuturkan Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK akan melakukan proses telaah mengenai laporan dari masyarakat. Proses telaah, kata dia, dilakukan dengan mengecek kelengkapan administrasi dokumen. Jika sudah lengkap, KPK akan menindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
"Apabila lengkap tentunya bisa diteruskan ke tingkat yang lebih lanjut dalam hal ini adalah penyelidikan, bisa ditangani oleh KPK atau ditangani oleh APH lain juga bisa," ujarnya.
Dikatakannya, poses telaah ini menjadi salah satu perhatian untuk memastikan bahwa proses penyelidikan yang akan dilakukan telah berjalan sesuai dengan aturan.
Sebelumnya Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta KPK turun tangan mendalami dugaan korupsi kuota jemaah dalam pelaksanaan haji 2024.
Baca juga:
Jubir KPK Bicara soal Pemeriksaan Wali Kota Semarang dan Suaminya
Adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus secara sepihak oleh Kemenag menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR. Dugaan korupsi itu pun sudah dilaporkan oleh kelompok masyarakat ke KPK. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Turut Terjaring
Puluhan Tas Mewah hingga Logam Mulia Milik Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang Dirampas Negara Segera Dilelang untuk Umum
Gelar OTT, KPK Cokok Pejabat PUPR Riau
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
Biaya Haji Turun Rp 2 Juta Per Jemaah, DPR Ingatkan Soal Kualitas Layanan
Biaya Haji 2026 dan Kuota Per Provinsi: Jawa Timur Mendominasi