KPK Biarkan Tudingan Rumah Hasto Digeledah Tutupi Isu Jokowi Jadi Omongan di Ruang Publik

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 07 Januari 2025
KPK Biarkan Tudingan Rumah Hasto Digeledah Tutupi Isu Jokowi Jadi Omongan di Ruang Publik

Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPK merespons tudingan PDIP yang menyebut penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan pengalihan isu masuknya Presiden ke-7 Jokowi dalam daftar tokoh terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika memastikan, penyidik lembaga antirasuah menjalankan tugas secara profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait tudingan pengalihan isu, lembaga antirasuah memilih membiarkannya sebagai omongan di ruang publik.

“Ada pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media, itu mari kita biarkan berada di ruang publik,” kata Tessa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1).

Baca juga:

PDIP Sebut Penggeledahan Rumah Hasto Upaya Pengalihan Isu

Menurutnya, penyidik berwenang menentukan waktu dan tempat yang akan digeledah. Tessa menyebut kegiatan penggeledahan hingga penyitaan bergantung pada kebutuhan untuk melengkapi berkas perkara. “Masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak kami tidak bisa melarang pihak luar untuk berpikiran seperti itu,” ujar Tessa.

Sebelumnya Jubir PDIP Guntur Romli menilai, penggeledahan di rumah Hasto sebagai upaya mengalihkan isu masuknya Presiden ke-7 Jokowi dalam daftar tokoh terkorup versi OCCRP.

Guntur mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi. "Ada portal berita yang diintimidasi agar menghapus berita," ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/1).

Baca juga:

Setelah Tidak Penuhi Panggilan, Rumah Hasto Digeledah KPK

Menurut dia, Jokowi juga disebut mengerahkan buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum. "Agar segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya," ujar politikus PDIP itu

Apalagi, kata Guntur, pada saat bersamaan ada sejumlah aktivis yang mendatangi KPK guna meminta menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi. "Maka, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu," pungkasnya. (Pon)

#Hasto Kristiyanto #Jokowi #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Mereka yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut saat ini diperiksa intensif oleh tim penyidik di markas antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menambah daftar pejabat negara yang terjaring operasi senyap lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Bupati Lampung Tengah di markas antirasuah pada pukul 20.18 WIB, setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Aktivitas ilegal pembalakan hutan disinyalir menjadi faktor utama penyebab bencana banjir besar Aceh dan Sumater dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Indonesia
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka ruang donasi masyarakat untuk bencana alam di tiga provinsi itu menjadi alasan KPK turun tangan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Bagikan