Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap mantan Ketua DPR Setya Novanto terbuka soal peran pihak lain dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Termasuk peran mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani.
“Kalau memang misalnya Setnov buka peran pihak lain termasuk misal ketua fraksi (Puan Maharani) yang mungkin pernah berinteraksi dengan setnov di DPR maka tentu akan positif untuk penanganan perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).
Febri menuturkan, apabila Setnov mau mengungkap peran pihak lain dalam kasus ini, maka akan mempermudah KPK dalam menuntaskan kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp2,3 triliun ini.
“Dengan catatan hal itu disampaikan di proses hukum baik di persidangan atau penyidikan,” tandasnya.
Menurut Febri, jika langkah tersebut diambil mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, maka penyidik lembaga antirasuah tinggal mencari bukti pendukung untuk menentukan langkah hukum bagi Puan.
“Itu lebih mengikat dan bisa telusuri lebih lanjut, meski KPK harus cek kesesuaian bukti dengan yang lainnya,” pungkasnya.
KPK sebelumnya menjanjikan akan mendalami pengakuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku pernah melaporkan perkembangan proyek e-KTP ke Ketua Fraksi PDIP yang saat itu dijabat Puan Maharani. Sedangkan Ganjar saat proyek tersebut bergulir merupakan anggota Komisi II DPR.
Diketahui, KPK sejak awal pengusutan kasus e-KTP tak pernah sekalipun meminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani. Padahal mantan Ketua Fraksi lain, seperti Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa lembaga antirasuah dalam skandal proyek e-KTP.
Sebelumnya, dalam keterangannya dipersidangan, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap mengatakan bahwa apapun di komisi dikoordinasikan kepada Ketua Fraksi. Termasuk e-KTP, kata Chaeruman.
Karena itu, kata Chaeruman, setiap perkembangan proyek e-KTP selalu ia kabarkan ke Ketua Fraksi Golkar saat itu, Setya Novanto. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, sebagaimana dibeberkan Nazarudidn.
"Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke Ketua Fraksi)," kata Chaeruman ketika bersaksi untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (1/2).
Namun anehnya, meskipun empat kader PDIP ketika itu yakni Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey, bahkan PDIP secara partai disebutkan turut diperkaya oleh proyek e-KTP, tapi sekalipun KPK tak pernah meminta klarifikasi kepada Puan Maharani.
Sebagai informasi, dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, "uang panas" proyek e-KTP disebut mengalir ke Partai Golkar sebesar Rp150 miliar, Partai Demokrat Rp150 miliar dan PDIP kebagian jatah Rp80 miliar. (Pon)
