KPK Beberkan Kronologis Suap Pengesahan APBD Pemprov Jambi

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 29 November 2017
KPK Beberkan Kronologis Suap Pengesahan APBD Pemprov Jambi

Jubir KPK, Febri DIansyah dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan lembaga antirasuah di Jambi dan Jakarta Selasa (28/11) kemarin.

Adapun keempat orang yang ditetapkan tersangka yakni Anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan, Asisten III Bidang Administrasi (Asda) atau umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Saifuddin.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan operasi senyap yang dilakukan tim penindakan KPK untuk membongkar kasus suap yang melibatkan unsur anggota DPRD, Pejabat Pemprov Jambi serta pihak swasta ini.

Pada hari Selasa (28/11) pukul 12.46 WIB, kata Basaria, KPK mendapat informasi adanya rencana pertemuan, antara Supriyono dan Saifuddin di sebuah restoran dalam rangka penyerahan uang dengan menggunakan kode 'undangan'.

"Kemudian pada pukul 14.00 WIB terjadi pertemuan antara Saifuddin dan Supriyono," kata Basaria saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Basaria menuturkan, usai pertemuan tersebut, Supriyono keluar dari restoran lalu masuk ke dalam mobil Saifuddin. Tak lama berselang, Supriyono keluar dari mobil dan membawa plastik hitam.

"Diduga terjadi transaksi di mobil tersebut. Dan saat itulah tim KPK mengamankan SUP, SAI serta SRP yang merupakan sopir SAI
dengan barang bukti kantong plastik hitam berisi uang Rp400 juta," ungkap Basaria.

Basaria melanjutkan, sebelum masuk ke mobil Saifuddin, Supriyono sedang makan siang bersama BWS, kemudian tim penindakan mengamankan BWS.

Kemudian, jelas Basaria, Tim KPK membawa Saifuddin ke rumah pribadinya di Kota Jambi dan ditemukan uang sejumlah Rp1,3 miliar. "Uang tersebut diduga akan diberikan ke anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD 2018. Di rumah ini Tim juga amankan ATG anak buah SAI dan NUR anggota DPRD yang juga istri SAI," bebernya.

"Selanjutnya lima orang tersebut, yaitu SAI, NUR, SUP, BWS dan ATG dibawa ke Mapolda Jambi. Kemudian di Polda dilakukan pemeriksaan," tambah Basaria.

Malam harinya, sekitar pukul 19.00 WIB, tim KPK mencari dan mengamankan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi, Arfan di rumah pribadinya. Dari rumah itu, KPK menyita uang Rp 3 miliar yang ditaruh di koper. "Kemudian ARN dibawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan," ucap Basaria.

Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIB, Wasis selaku Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Pemprov Jambi ‎datang ke Mapolda Jambi untuk memberi keterangan. Kemudian, sekitar pukul 20.40 WIB, tim KPK mendatangi kantor Dinas PUPR dan menemukan Rinie selaku staf PUPR sedang memegang berkas di depan alat penghancur kertas.

"Diduga RNI berusaha menghancurkan catatan-catatan transfer sejumlah uang. Kemudiann RNI dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan," ujar Basaria.

Secara paralel di Jakarta, Tim KPK mengamankan empat orang yakni Amidy selaku kepala Perwakilan Provinsi Jambi, Asrul dari pihak swasta, Varial Adhi Putra selaku Kadis Perhubungan, dan Erwan Malik dan Plt Sekda Jambi. Kemudian, mereka dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjut sampai saat ini.

"Konstruksi perkara, diduga pemberian uang agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan rancangan APBD Jambi tahun anggaran 2018. Untuk memuluskan proses pengesahan, diduga telah disepakati, pencarian uang yang disebut uang ketok," pungkas Basaria. (Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Basaria Panjaitan #Operasi Tangkap Tangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Ketua KPK Setyo Budiyanto menutup rapat konstruksi perkara dan barang bukti yang disita dalam OTT terhadap pejabat Unsoed tersebut.
Frengky Aruan - Jumat, 21 Agustus 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Indonesia
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
KPK menegaskan tidak ada OTT di Kabupaten Bogor terkait beredarnya isu 6 orang terjaring operasi senyap.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
Indonesia
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), Rabu (3/6).
Frengky Aruan - Rabu, 03 Juni 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Punya Harta Rp 86,7 Miliar
Fadia terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 29 Maret 2024.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
Ditangkap KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Punya Harta Rp 86,7 Miliar
Indonesia
KPK Gelandang Bupati Pekalongan ke Jakarta
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq akan menjalani pemeriksaan intensif setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Maret 2026
KPK Gelandang Bupati Pekalongan ke Jakarta
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Pekalongan
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dan sejumlah pihak itu ditangkap lantaran diduga terlibat kasus korupsi.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Maret 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Pekalongan
Bagikan