KPK Amankan Uang Rp1 Miliar dalam OTT Gubernur Bengkulu

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 21 Juni 2017
KPK Amankan Uang Rp1 Miliar dalam OTT Gubernur Bengkulu

Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang Rp1 miliar dalam perkara suap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti di Jakarta, Rabu (21/6). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang sebesar Rp1 miliar di rumah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (20/6) kemarin.

Selain mengamankan Ridwan dan Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu, dalam OTT ini, Tim Satgas KPK juga menangkap tiga orang lainnya, yakni seorang pengusaha Rico Diansari (RDS), Direktur PT SMS, Jhoni Wijaya dan seorang berinisial H, staf RDS.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan kronologis singkat OTT di Bengkulu tersebut. Mulanya, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS), Jhoni Wijaya, pada Selasa (20/6) pagi kemarin diduga memberikan uang kepada Rico di kantornya.

"Uang dikemas di dalam kardus kertas ukuran A4," kata dia di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/6).

Kemudian Rico berangkat menuju kediaman Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pada sekitar pukul 09.00 WIB untuk menyerahkan uang tersebut. Pada sekitar 09.30 WIB, Rico keluar dari rumah gubernur. Tak lama berselang, Ridwan juga keluar dari rumahnya untuk berangkat menuju kantornya.

Dalam perjalanan, Rico kemudian diamankan oleh tim KPK pada sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah itu, Rico digiring kembali ke rumah gubernur Bengkulu. Tim dari KPK bertemu Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Ridwan, saat masuk ke dalam rumah.

Di rumah gubernur itu KPK mengamankan uang sebesar Rp1 miliar pecahan Rp100 ribu yang ditemukan dari dalam brankas. Tim lantas membawa Lily dan Rico ke Polda Bengkulu pada sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya tim KPK pada 10.30 WIB juga mengamankan Jhoni di sebuah hotel di kota Bengkulu.

Saat mengamankan Jhoni, tim menemukan uang senilai Rp260 juta pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu di dalam tas. Kemudian tim KPK membawa Jhoni ke Polda Bengkulu. Gubernur Ridwan kemudian tiba di Polda Bengkulu pada sekitar pukul 11.00 WIB. Tim KPK pun membawa mereka semua ke kantor KPK di Jakarta pada sekitar pukul 14.15 WIB untuk diperiksa.

KPK resmi menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dua proyek jalan di Bengkulu. Selain suami-istri itu, KPK juga menetapkan Jhoni dan Rico sebagai tersangka.

"Setelah dilakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara semalam, disimpulkan adanya dugaan tidak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Gubernur Bengkulu," kata Wakil Ketua KPK, Alex Marwata.

Jhoni sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ridwan, Lily, dan Rico yang berperan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca juga berita lain terkait korupsi suap proyek jalan Gubernur Bengkulu di: KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu dan Istri Tersangka

#Bengkulu #Proyek Infrastruktur #Kasus Suap #Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bank Jakarta dan PT SMI Siapkan Rp 2,11 Triliun untuk 7 Proyek Infrastruktur
Bank Jakarta dan PT SMI menyiapkan Rp 2,11 triliun untuk membantu tujuh proyek infrastruktur.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Bank Jakarta dan PT SMI Siapkan Rp 2,11 Triliun untuk 7 Proyek Infrastruktur
Indonesia
Setelah Pulau Enggano, Basarnas Temukan Jasad Pria Tanpa Identitas Baru di Pantai Mukomuko
Basarnas Bengkulu kembali menemukan mayat pria tanpa identitas di pesisir pantai Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
Wisnu Cipto - Kamis, 24 September 2026
Setelah Pulau Enggano, Basarnas Temukan Jasad Pria Tanpa Identitas Baru di Pantai Mukomuko
Indonesia
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
KPK mendalami aliran uang Rp 106,3 miliar dalam kasus suap HGB Summarecon. Kini, nama Nusron Wahid ikut disebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
Indonesia
Ditanya Soal Kasus KPK dan Kabar Menghilang, Jawaban Nusron Wahid Jadi Sorotan
Nusron Wahid buka suara soal perkara dugaan mafia tanah yang diproses KPK. Ia menyerahkan proses hukum kepada KPK dan memastikan pelayanan ATR/BPN tetap berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Ditanya Soal Kasus KPK dan Kabar Menghilang, Jawaban Nusron Wahid Jadi Sorotan
Indonesia
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
KPK menggeledah sejumlah lokasi di kantor ATR/BPN, termasuk ruangan Dirjen Lampri, terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
Indonesia
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
IM57+ Institute mendesak KPK mempertimbangkan penetapan korporasi sebagai tersangka, selain individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
Indonesia
Istana Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Kasus Suap HGB yang Kaitkan Nusron Wahid
Istana menegaskan Prabowo Subianto tidak akan mengintervensi kasus dugaan suap HGB di Bogor yang turut mengaitkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Istana Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Kasus Suap HGB yang Kaitkan Nusron Wahid
Indonesia
KPK Bongkar Aliran Uang Kasus HGB, Summarecon Berpeluang Jadi Tersangka Korporasi
KPK membuka peluang menetapkan PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
KPK Bongkar Aliran Uang Kasus HGB, Summarecon Berpeluang Jadi Tersangka Korporasi
Indonesia
KPK Ungkap Awal Kasus Suap HGB Summarecon, Berawal dari Sengketa Tanah dengan Ahli Waris
KPK mengungkap dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Bogor berawal dari sengketa tanah dengan sejumlah ahli waris.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
KPK Ungkap Awal Kasus Suap HGB Summarecon, Berawal dari Sengketa Tanah dengan Ahli Waris
Indonesia
Pejabat Kemenhub Diduga Minta Commitment Fee 5 Persen, Proyek Perlintasan Kereta Rp 20,7 Miliar Jadi Sorotan
Dakwaan KPK mengungkap dugaan commitment fee 5 persen dalam proyek perlintasan sebidang Jawa dan Sumatera senilai Rp 20,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
Pejabat Kemenhub Diduga Minta Commitment Fee 5 Persen, Proyek Perlintasan Kereta Rp 20,7 Miliar Jadi Sorotan
Bagikan