Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan telah menerima fee proyek sekitar Rp 56 miliar.
Fee tersebut diterima adik Ketua Umum DPP PAN sekaligus Ketua MPR, Zulkifli Hasan dari proyek-proyek di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan pada periode 2016 hingga 2017.
"Kami lakukan penelusuran informasi terhadap fee proyek-proyek lain di tahun 2016, 2017 dan 2018 di Dinas PUPR. Sampai saat ini penyidik terus menyisir dan mengidentifikasi dugaan fee sekitar Rp56 Milyar dalam proyek-proyek tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (10/10).
KPK memastikan bakal terus menelusuri dan mengidentifikasi proyek-proyek yang menjadi bancakan Zainudin. Selain itu, KPK juga mendalami aliran dari fee proyek yang diterima Zainudin, termasuk pihak-pihak yang turut menikmati aliran dana tersebut. "Hal tersebut bagian dari penelusuran, berapa dugaan porsi tersangka ZH (Zainudin Hasan) atau pihak lain," katanya.
Secara paralel, tim penyidik KPK sedang mendalami dan memetakan aset-aset milik Zainudin yang diduga berasal dari korupsi. Pemetaan ini dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi yang dilakukan Zainudin.
"Secara paralel, KPK perlu melakukan pemetaan aset untuk kepentingan asset recovery nantinya agar nanti jika sudah terbukti di pengadilan hingga inkracht, maka aset-aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme keuangan negara," tegasnya.
Untuk mendalami mengenai perolehan dan kepemilikan aset ini, tim penyidik KPK memeriksa Zainudin pada Selasa (9/10) kemarin. Febri mengatakan, pemeriksaan perlu dilakukan lantaran terdapat sejumlah keterangan Zainudin yang tidak sesuai dengan keterangan saksi lain dan data-data yang diperoleh KPK.
"Pemeriksaan terhadap ZH (Zainudin Hasan), penyidik mendalami beberapa keterangannya yang dinilai tidak sinkron dengan keterangan saksi lainnya, yaitu terkait perolehan dan kepemilikan aset," kata Febri.
Untuk melengkapi berkas penyidikan Zainudin, lanjut Febri, KPK sudah memeriksa sekitar 50 orang saksi. Para saksi ini berasal dari unsur anggota DPRD Provinsi Lampung, pegawai Pemkab Lampung Selatan, Kadis PUPR, Kabid Pengairan Dinas PUPR,
"Kami juga memeriksa sejumlah saksi dari unsur swasta, seperti i Direktur PT Prabu Sungai Andalas serta Komisaris dan Karyawan PT 9 Naga Emas," pungkasnya. (Pon)
