Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Langkah Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan bagi Fadli Zon dan Fahri Hamzah dinilai sebagai strategi politik.
Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai, upaya yang dilakukan Jokowi ini sudah menunjukkan arah politik yang tidak sehat dengan jumlah oposisi yang sedikit.
Baca Juga:
Selain tidak jalannya upaya check and balancing dari DPR, para kritikus juga satu per satu dirangkul oleh pemerintah sehingga suara para pengkritik pun tidak didengarkan lagi.
"Iya padahal tidak baik, hari ini kita saksikan demokrasi yang tidak sehat, tidak ada check and balancing, tidak ada kekuatan kontrol parlemen yang kuat terhadap eksekutif, karena apa? Karena parlemennya ada di dalam genggaman koalisi pemerintah," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/8).
Ujang berpendapat, ditempatkanya Fadli dalam jabatan yang tak strategis juga sebagai upaya "meredam" kekuatan.
"Kita liat Fadli Zon digeser tidak jadi Waketum Gerindra lagi gitu, hari ini juga kadang kencang kadang tidak karena sudah dikondisikan agar tidak kencang mengkritik. Sudah tanda-tanda demokrasi tidak sehat. Karena tidak ada bangunan kritik dari parlemen maupun dari publik begitu," sambungnya.
Pemberian penghargaan itu dinilai sebagai upaya pemerintah merangkul sekaligus menjinakkan para pengkritik pemerintah.
"Mungkin ingin politik tidak gaduh, ingin kondusif, ingin semua dirangkul oleh pemerintah begitu, lo. Saya liatnya ke situ," ucapnya.
Baca Juga:
Berikan Penghargaan, Strategi Pemerintah 'Redam' Fadli Zon dan Fahri Hamzah
Ujang juga menilai, Jokowi terkesan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang sudah berada dalam pemerintahan seperti Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Fahri Hamzah, hingga Fadli Zon.
Seharusnya jika ingin fair, menurut Ujang, pengkritik di luar pemerintah yang memiliki peran dalam membangun pemerintah juga diberikan pengargaan seperti PA 212, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya.
"Tidak adil kalau hanya diberikan kepada mereka PA 212 pun atau ormas NU, Muhammadiyah, ormas lainnya juga banyak beri kontribusi dengan kritik tajam ke pemerintah. Kenapa mereka tidak diberikan tanda jasa itu gitu, lo? Kesannya jangan hanya diberikan kepada orang yang dahulu kritis tapi sekarang dalam rangkulan pemerintah," lanjutnya. (Knu)
Baca Juga:
