Konten Lecehkan Kiai, DPR Desak KPI Audit dan Setop Siaran Xpose Trans7
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh (DPR RI)
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, mengecam keras tayangan program Xpose Tans7 yang dinilai melecehkan dan merendahkan martabat kiai dan pesantren. Dia mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menghentikan siaran dan mengaudit Trans7.
Menurutnya, tayangan tersebut tidak hanya melukai perasaan umat Islam, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Untuk itu, KPI harus menghentikan seluruh siaran Trans7 dan melakukan audit menyeluruh.
“Tayangan seperti itu sangat tidak pantas disiarkan di ruang publik. Program itu telah melecehkan simbol-simbol keagamaan, terutama kiai dan pesantren yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa. KPI tidak boleh tinggal diam. Hentikan programnya dan audit total Trans7,” tegas Oleh Soleh, Selasa (14/10).
Baca juga:
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Ia menilai, permintaan maaf dari pihak Trans7 tidak cukup untuk menghapus dampak negatif dari tayangan tersebut. Menurutnya, lembaga penyiaran harus bertanggung jawab atas konten yang disiarkan karena memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat.
“Permintaan maaf tidak cukup. Trans7 harus diberi sanksi tegas agar menjadi pelajaran bagi lembaga penyiaran lain. Kita harus menjaga marwah kiai dan pesantren dari bentuk pelecehan apa pun,” lanjutnya.
Politisi asal Jawa Barat itu menegaskan bahwa dunia penyiaran nasional harus kembali pada koridor etika dan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Baca juga:
Tragedi Al-Khoziny, Legislator PKB Dukung Penataan Infrastruktur Pesantren
Ia juga meminta publik untuk lebih kritis terhadap tayangan televisi yang berpotensi menyesatkan dan merusak nilai-nilai keagamaan.
“Media harus menjadi sarana pendidikan dan pencerahan, bukan alat untuk menghina atau menodai simbol-simbol keagamaan. KPI harus menunjukkan ketegasannya,” tutupnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat