Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH mengalihkan pasokan energi untuk mengurangi risiko gangguan impor dari Timur Tengah, setelah penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi perang Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Langkah ini ditempuh untuk menjaga kepastian pasokan energi dalam negeri di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan jalur Selat Hormuz yang dilintasi sekitar 20,1 juta barel minyak per hari memang berdampak terhadap perdagangan energi dunia. Namun, porsi impor minyak mentah Indonesia dari kawasan tersebut relatif terbatas.
Bahlil mengatakan porsi impor minyak mentah (crude) Indonesia dari Timur Tengah yang melewati jalur itu disebut hanya sekitar 20-25 persen dari total impor crude.
“Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Baca juga:
Iran Bersumpah akan Tembaki Kapal yang Melintas Selat Hormuz, Pasokan Minyak Global Terancam
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan skenario pengalihan sebagian pasokan minyak mentah. “Ada kepastian ketersediaan crude kita,” kata Bahlil.
Untungnya, sebut Bahlil, impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia dengan oktan (RON) 90-98, tak berasal dari Timur Tengah. Bensin jenis tersebut diimpor dari negara-negara di luar Timur Tengah sehingga tidak terlalu berpengaruh bagi pasokan BBM komersial.
Sementara itu, terkait dengan persoalan elpiji, Indonesia juga mengalihkan impornya ke negara-negara yang tidak terpengaruh dengan penutupan Selat Hormuz. Indonesia mengimpor elpiji sebanyak 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini naik menjadi 7,8 juta ton per tahun.
Sebanyak 70 persen impor elpiji Indonesia berasal dari AS, sedangkan 30 persen lainnya dari Timur Tengah melalui Saudi Aramco. Kondisi itu yang membuat pemerintah mesti hati-hati dalam penyesuaian harga BBM. Hal itu disebabkan kenaikan harga minyak ini juga akan berdampak terhadap subsidi yang akan ditanggung negara.
"Di sisi lain, dengan kenaikan harga ICP itu, negara mendapatkan pendapatan karena kita berkontribusi sekitar 600 ribu barel per hari. Nah selisih ini yang akan kita hitung," sebut Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar ini.(knu)
Baca juga:
Iran Tegas Tutup Selat Hormuz, ini Dampaknya bagi Pasokan Bahan Bakar Global
