Konflik Mahmoud Abbas dan Kelompok Hamas Ancam Persatuan Palestina


Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendengarkan saat konferensi pengumuman hasil awal Sensus Umum Populasi, Perumahan dan Pembangunan, di Ramallah (ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamad Torokman)
MerahPutih.Com - Di tengah kesibukan menghadapi pendudukan Israel dan rencana Amerika Serikat memindahkan kantor kedutaannya ke Yerusalem, Palestina justru mengalami konflik internal yang serius.
Presiden Mahmoud Abbas terlibat pertentangan keras dengan kelompok Hamas. Posisi Abbas sebagai kepala negara digoyang tudingan upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, yang nota bene berasal dari faksi Hamas.
Kelompok Hamas menuding sejumlah pejabat Pemerintah Palestina berupaya membunuh Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pada 13 Maret.

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyalahkan Hamas beberapa saat setelah serangan bom di Gaza, tempat Hamdallah, yang mengepalai rombongan Palestina untuk mengupayakan rujuk dengan Hamas, selamat dari kejadian itu tanpa cedera.
Saling tuduh mengenai serangan terhadap rombongan Hamdallah itu memperbesar perpecahan politik kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dengan pemerintahan Abbas, yang didukung negara Barat.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri di Gaza, Eyad al-Bozom, dalam jumpa pers pada Sabtu mengatakan bahwa tiga pejabat tinggi dari Pemerintahan Palestina, yang berkedudukan di Tepi Barat, mendalangi upaya pembunuhan terhadap perdana menteri itu.

Pemerintah Palestina langsung membantah tudingan itu.
Tiga orang, yang dinyatakan Hamas sebagai tersangka dalam pengeboman itu, tewas dalam tembak-menembak dengan pasukan Hamas di Gaza pada 22 Maret.
Sebagaimana dilansir Antara dari Reuters, Minggu (29/4) Kementerian Dalam Negeri Gaza juga menampilkan sebuah video yang berisi sejumlah pengakuan oleh empat orang tahanan. Mereka mengaku menjadi bagian dari kelompok penyerang yang dikepalai oleh pejabat-pejabat Otoritas Palestina.
Mereka tidak menampilkan bukti lebih jauh.
Upaya pembunuhan politik itu telah menggagalkan upaya rekonsiliasi perpecahan antara dua faksi utama di Palestina -- Hamas, yang mendominasi di Jalur Gaza, dan Fatah, yang menguasai pemerintahan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Khalil al-Hayya, wakil kepala Hamas di Gaza, dalam konferensi pers terpisah mengatakan bahwa para dalang ini "berniat untuk menggagalkan rekonsiliasi." Al-Bozom mengatakan bahwa para pejabat Otoritas Palestina yang sama juga menjadi dalang upaya pembunuhan terhadap kepala keamanan Hamas Tawfeeq Abu Naeem pada Oktober tahun lalu di Gaza.
Sementara itu, juru bicara badan keamanan Otoritas Palestina balik menuding Hamas terkait insiden 13 Maret.
"Semakin Hamas berusaha menghindari tanggung jawab, semakin dalam mereka tenggelam," kata Adnan al-Damiri kepada Reuters melalui sambungan telepon.
Padahal jika kedua kelompok ini bersatu, niscaya rencana perpindahan ibu kota Israel ke Yerusalem bisa dihadapi bersama-sama. Bukankah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Hamas dan Abbas sama-sama untuk persatuan Palestina.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel:Mahmoud Abbas Bersikukuh Masjid Al Aqsa Dikembalikan ke Status Quo
Bagikan
Berita Terkait
Hubungan Donald Trump-Benjamin Netanyahu Makin Renggang Usai Presiden AS Sebut Serangan Israel ke Doha 'Tindakan Ceroboh'

Penyerangan di Qatar Dianggap Melanggar Hukum Internasional, Arab Saudi Peringatkan Konsekuensi Serius yang Bakal Diterima Israel

Tanggapi Serangan Israel ke Doha, PM Qatar: Tak Hanya Melampaui Hukum Internasional, Tapi Juga Standar Moral

Israel Serang Qatar Picu Ketegangan di Timur Tengah, Kemlu Indonesia: Pelanggaran Keras terhadap Hukum Internasional

Kapal Misi Kemanusiaan ke Gaza Diduga Diserang Drone di Tunisia, Aktivis Selamat

Tunisia Klarifikasi Kebakaran Kapal Misi GSF Bukan Akibat Serangan Drone Israel

Greta Thunberg Lolos dari Serangan Drone Israel ke Kapal Misi GSF di Pelabuhan Tunisia

Israel Terus Gempur Gedung Tempat Pengungsian, Dalam Sehari 70 Warga Gaza Tewas

Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan

Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
