Kompolnas Sebut Ancaman Kapolri 'Potong Kepala' Agar Polisi Tak Semena-mena

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 29 Oktober 2021
Kompolnas Sebut Ancaman Kapolri 'Potong Kepala' Agar Polisi Tak Semena-mena

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal antara Polri dengan BEM SI di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Rabu (1/8). (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ancaman Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan 'memotong kepala' atau mencopot memecat pimpinan kepolisian yang tidak dapat mengatur bawahannya menuai apresiasi.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menilai, pernyataan Kapolri tersebut merupakan dorongan agar pimpinan memberikan contoh teladan kepada bawahannya.

"Harus memperhatikan anak buah dengan cara membimbing, membina, dan mengawasi," kata Poengky kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/10).

Baca Juga:

Kapolri: Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepalanya Akan Saya Potong

Poengky meminta agar Kapolri memberikan penghargaan kepada anggota polisi berprestasi. Namun jika ada anggota melakukan pelanggaran, segera diproses sesuai dengan kesalahannya.

Hal ini dikatakan Poengky menyikapi banyaknya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dan viral. Bahkan ada kapolsek melakukan tindak kriminal dan ada penyidik yang tidak profesional dan dibiarkan atasan sehingga viral, menyebabkan muncul protes masyarakat.

Dia menilai pimpinan di Polri perlu merawat anak buahnya dan menjadi teladan. Pimpinan yang bersikap masa bodoh dengan anak buah bakal berdampak negatif terhadap kinerja anggota Polri.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau vaksinasi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10/2021). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau vaksinasi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10/2021). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

Jika pimpinan cuek dan tidak dekat dengan anak buah, maka anak buah tidak akan respek pada pimpinan. Dampaknya, jadi bertindak suka-suka dalam melaksanakan tugasnya. "Sehingga dampaknya masyarakat merasa kurang puas," ujarnya.

Kompolnas sendiri menaruh perhatian atas sejumlah kasus yang diduga melibatkan anggota Polri. Pelanggaran yang dilakukan sejumlah anggota Polri membuat citra institusi menjadi buruk.

"Oleh karena itu butuh leadership yang baik dari pimpinan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan anggota," ucapnya.

Baca Juga

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi arahan tegas kepada kapolda, kapolres, hingga kapolsek. Dia meminta anak buahnya bisa menjadi teladan bagi jajaran dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sigit dalam sambutannya di acara penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri Angkatan ke-66, di Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10).

"Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga," papar Sigit.

"Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang," sambungnya. (Knu)

#Kapolri #Kapolri Listyo #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Bagikan