Komnas HAM Berpotensi Periksa 25 Oknum Polisi di Kasus Brigadir J

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 05 Agustus 2022
Komnas HAM Berpotensi Periksa 25 Oknum Polisi di Kasus Brigadir J

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah oknum polisi diduga tak obyektif dalam perkara penembakan Brigadir J.

Komnas HAM menyampaikan tak menutup kemungkinan mengagendakan pemeriksaan terhadap 25 polisi yang disebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak profesional itu.

Baca Juga:

Polisi yang Ambil CCTV di Rumah Ferdy Sambo Berpotensi Dipidana

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai pemeriksaan tersebut bukan hal yang tak mungkin.

"Tak tertutup kemungkinan," ujar Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/8).

Sementara, mengenai pemeriksaan uji balistik, lanjut Beka, Komnas HAM akan mendalami beberapa hal. Diantaranya penggunaan peluru, register senjata atas nama siapa, kemudian apakah ada peluru yang pecah atau tidak.

Dia melanjutkan, apabila ada peluru yang pecah, apakah polisi menemukan pecahannya atau tidak, terrmasuk mengonfirmasi temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian dalam kasus kematian Brigadir J.

Baca Juga:

Timsus Evaluasi Laporan Istri Ferdy Sambo dan Bharada E

Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut timsus telah mendapatkan surat untuk melakukan evaluasi penanganan kasus Brigadir J di tingkat Polda dan Polres.

Diketahui, penanganan seluruh kasus Brigadir J kini diambil alih oleh Bareskrim Polri.

"Saya juga masuk sebagai timsus juga mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan polisi," ungkap Agus Andrianto.

Agus memastikan tim khusus akan bekerja profesional. Tim khusus berjanji akan menangani kasus ini secara transparan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Hal ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri untuk membuat seterang-terangnya, sehingga siapa pun yang turut serta, atau menyuruh melakukan itu akan terbuka," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Dua Jenderal Anak Buah Ferdy Sambo juga Dimutasi

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #Kabareskrim Polri #Kadiv Propam Mabes Polri #Komnas HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Bagikan