Komisi VI DPR Minta Presiden Jokowi Tindak Menteri Rini

MerahPutih Nasional - Komisi VI DPR mulai mempersoalkan pelarangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk mengikuti seluruh rapat di DPR.

Wakil Ketua Komisi VI Dody Reza Alex Noerdin meminta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan tegas terkait pelarangan itu. Apalagi dalam sejumlah rapat dengan DPR, Menteri Rini hanya diwakilkan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Menurut Dody Reza pelarangan tersebut berpotensi menghambat proses kontrol DPR terhadap kinerja Kementerian BUMN. Apalagi sampai saat ini Presiden belum menunjuk pengganti tetap dari internal Kementerian BUMN.

"Kemarin saat Rapat Kerja Anggaran Presiden memang telah menunjuk Menteri Keuangan (Bambang PS Brodjonegoro) untuk mewakili Menteri BUMN membahas anggaran, tapi itu kan sebatas untuk Rapat Kerja Anggaran. Ke depannya kami juga melaksanakan fungsi kontrol terhadap Kementerian BUMN, ini yang sulit nantinya," ujar Dody Reza Alex Noerdin di Jakarta, Jumat (17/6).

Dody yang juga putra Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu menyatakan bahwa DPR dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Kementerian BUMN, dibutuhkan pihak yang sangat menguasai data secara menyeluruh terkait Kementerian BUMN. Sehingga tidak bisa diwakilkan oleh pihak di luar Kementerian BUMN.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini menambahkan, jika menunjuk pihak di internal Kementerian BUMN pun tidak bisa sembarangan.

"Makanya harus segera dipastikan siapa perwakilan Menteri Rini yang tetap dari internal Kementerian BUMN supaya fungsi kontrol kami berjalan lancar," lanjut dia.

Sebagaimana diberitakan, hubungan DPR dan Menteri Rini mengalami pasang surut sejak Kasus Pelindo II. Dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 18 Desember 2015 menyatakan tidak akan melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN, termasuk pembahasan APBN. Artinya, ketidakhadiran Menteri Rini itu berdasarkan keputusan Pansus Pelindo II.

BACA JUGA:

1. Menteri Rini: BUMN Akan Beli Saham Freeport
2. Menteri Rini Harap RJ Lino Konsenterasi Selesaikan Kasus Hukumnya
3. Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini
4. Alasan Menteri Rini Batal ke DPR
5. Menteri Rini Dituntut Jelaskan ke Publik Soal Pinjaman Rp42 Triliun