Komisi IX DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi untuk Cegah Kasus Mpox

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 07 September 2024
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi untuk Cegah Kasus Mpox

Pemerintah diminta siapkan mitigasi untuk mencegah kasus Mpox di Indonesia. Foto: Dok/WHO

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, meminta kepada pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap anak-anak yang berpotensi terkena Mpox. Khususnya, jika ada keluarga yang menjadi suspect.

"Mpox sudah harus ditangani dengan serius. Kami mendesak Pemerintah untuk segera menerapkan protokol kesehatan ke masyarakat dan menyiapkan penanganan secara lebih komprehensif, khususnya untuk anak-anak yang juga berisiko terpapar Mpox," ujarnya, Sabtu (7/9).

Ia mengatakan, potensi Mpox pada anak bukan berarti akan mengenai semua anak. Secara khusus, hal ini diperuntukkan bagi anak-anak yang keluarganya terdapat suspect Mpox. Jika ada suspect Mpox, maka harus mengikuti anjuran isolasi mandiri supaya tidak menularkan kepada keluarga, terutama anak-anak.

“Pemerintah juga harus bisa memberi kepastian dan jaminan bahwa semua faskes dan pelayanan kesehatan sudah siap dengan pengobatan maupun antisipasi penyebaran virus ini, termasuk pada anak-anak suspect Mpox yang juga harus kita lindungi,” lanjut Rahmad.

Baca juga:

Pemerintah Didesak Terapkan Prokes untuk Anak-Anak yang Berpotensi Terkena Mpox

Rahmad berharap, adanya komitmen tinggi dari pemerintah untuk menangani kasus Mpox. Apalagi, sudah ada laporan 10 kasus suspect Mpox di Bali, Yogyakarta, Jakarta, serta Kalimantan.

Sebelumnya, kasus Mpox di Jabodetabek ditemukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kemudian, suspect tersebar di Jakarta Barat dan tiga kasus suspect di Palembang yang kini sudah dinyatakan negatif.

"Meskipun di Indonesia belum ada penambahan kasus positif Mpox dan Clade I juga belum terdeteksi, Pemerintah harus mengambil langkah konkret salah satunya dengan implementasi protokol kesehatan atapun edukasi masif kepada masyarakat," terangnya.

Selain itu, Rahmad juga meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan sistem surveilans epidemiologi.

Baca juga:

Mpox, Pahami Penyebaran dan Pencegahannya

"Deteksi dini adalah kunci dalam memitigasi penyebaran penyakit. Selain itu, optimalisasi fasilitas laboratorium untuk mendeteksi berbagai patogen dengan cepat dan akurat juga menjadi prioritas," ungkap Rahmad. (tka)

#Mpox #Penyakit #Komisi IX DPR #Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Tika Ayu

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Respons KLB Malaria di Parigi Moutong
Lonjakan kasus malaria yang kembali terjadi setelah daerah tersebut sempat dinyatakan eliminasi pada 2024 itu harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPR Desak Pemerintah Perkuat Respons KLB Malaria di Parigi Moutong
Indonesia
Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN
Ompreng MBG diduga mengandung minyak babi. Komisi IX DPR pun menagih hasil investigasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN
Lifestyle
Kecemasan dan Stres Perburuk Kondisi Kulit dan Rambut
Stres dapat bermanifestasi pada gangguan di permukaan kulit.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Kecemasan dan Stres Perburuk Kondisi Kulit dan Rambut
Dunia
Menkes AS Pecat Ribuan Tenaga Kesehatan, Eks Pejabat CDC Sebut Pemerintah Bahayakan Kesehatan Masyarakat
Menkes AS juga menghapus program pencegahan penyakit yang krusial.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Menkes AS Pecat Ribuan Tenaga Kesehatan, Eks Pejabat CDC Sebut Pemerintah Bahayakan Kesehatan Masyarakat
Lifestyle
Intermittent Fasting, antara Janji dan Jebakan, Bisa Bermanfaat Juga Tingkatkan Risiko Kardiovaskular
Mereka yang membatasi makan kurang dari delapan jam sehari memiliki risiko 135 persen lebih tinggi meninggal akibat penyakit kardiovaskular.
Dwi Astarini - Selasa, 02 September 2025
Intermittent Fasting, antara Janji dan Jebakan, Bisa Bermanfaat Juga Tingkatkan Risiko Kardiovaskular
Indonesia
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Irma mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Lifestyle
Tiga Fase yang Perlu Diwaspadai Saat Terpapar Campak, Demam Tinggi hingga Ruam Menghitam
Hal yang paling penting adalah istirahat cukup, menjaga asupan nutrisi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Tiga Fase yang Perlu Diwaspadai Saat Terpapar Campak, Demam Tinggi hingga Ruam Menghitam
Indonesia
Prabowo Janji Bikin 500 Rumah Sakit, 66 Terbangun di Pulau Tertinggal, Terdepan dan Terluar
Presiden Prabowo juga menargetkan membangun total 500 rumah sakit berkualitas tinggi sehingga nantinya ada satu RS di tiap kabupaten dalam periode 4 tahun ini.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Prabowo Janji Bikin 500 Rumah Sakit, 66 Terbangun di Pulau Tertinggal, Terdepan dan Terluar
Bagikan