Komisi IV DPR: Impor untuk Jaga Ketahanan Pangan

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 22 Maret 2018
Komisi IV DPR: Impor untuk Jaga Ketahanan Pangan

Anggota Komisi IV DPR Fadholi. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR Fadholi mengatakan, tujuan impor beras yang selama ini dijadikan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo merupakan implementasi dari kesepakatan bersama demi menjaga ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan Fadholi dalam diskusi bertajuk 'Komitmen dan Tantangan Ketahanan Pangan Nasional' di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3).

“Keperluan kita untuk konsumsi 1 tahun itu 33 Juta Ton, maka untuk mengantisipasi ini, impor dilakukan sebagai cadangan. Jadi, impor bukan tujuan, tapi kesepakatan bersama ketika itu terjadi. Karena, ketika harga melambung, berarti kondisi pasar bahaya, kalau supply berkurang, demandnya tinggi inikan bahaya,” ujar Fadholi.

Menurut dia, impor yang dilakukan pemerintah bukan sekedar untuk dijual namun diperuntukkan untuk menjaga keperluan Rastra atau Raskin.

“Kemarin akhir tahun 2017 operasi pasar luar biasa, beras yang dikeluarkan Bulog sudah sampai 300 Ribu Ton dan itu cadangan Bulog sudah menipis," jelasnya. .

Politisi Partai NasDem ini meminta permasalahan terkait impor beras tak dijadikan polemik yang berkepanjangan. Pasalnya, kata dia, pemerintah tengah fokus menjaga ketahanan pangan.

“Kecuali, impornya sampai 10 Juta atau 2 Juta Ton, maka itu harus dirunut dari hulu ke hilir permasalahannya supaya ini semua clear agar bisa menjaga kestabilan pangan,” pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait di: Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sambas Tolak Impor Beras

#Beras #Stok Beras #Impor Beras #DPR #Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 41 menit lalu
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Indonesia
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Nantinya, UU yang baru ini menambahkan dua tugas baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Indonesia
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Ini kasus menyita perhatian publik dan korbannya banyak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Indonesia
APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua
Soal ranah hukum kan itu urusan polisi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua
Indonesia
DPR Tekankan Kualitas Hukum Diukur dari Pelaksanaan, Bukan Jumlah Aturan
Rikwanto juga menyoroti kebutuhan penerapan sistem hukum berbasis kinerja yang lebih terukur dalam lembaga penegak hukum
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Tekankan Kualitas Hukum Diukur dari Pelaksanaan, Bukan Jumlah Aturan
Berita Foto
Suka Cita Ratusan Anak Ikuti Sunatan Massal di Gedung DPR Jakarta
Seorang anak akan menjalani sunatan massal yang digelar Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Oktober 2025
Suka Cita Ratusan Anak Ikuti Sunatan Massal di Gedung DPR Jakarta
Indonesia
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Publikasi yang masif bukan hanya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Bagikan