Komisi IV DPR: Impor untuk Jaga Ketahanan Pangan


Anggota Komisi IV DPR Fadholi. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR Fadholi mengatakan, tujuan impor beras yang selama ini dijadikan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo merupakan implementasi dari kesepakatan bersama demi menjaga ketahanan pangan.
Hal tersebut disampaikan Fadholi dalam diskusi bertajuk 'Komitmen dan Tantangan Ketahanan Pangan Nasional' di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3).
“Keperluan kita untuk konsumsi 1 tahun itu 33 Juta Ton, maka untuk mengantisipasi ini, impor dilakukan sebagai cadangan. Jadi, impor bukan tujuan, tapi kesepakatan bersama ketika itu terjadi. Karena, ketika harga melambung, berarti kondisi pasar bahaya, kalau supply berkurang, demandnya tinggi inikan bahaya,” ujar Fadholi.
Menurut dia, impor yang dilakukan pemerintah bukan sekedar untuk dijual namun diperuntukkan untuk menjaga keperluan Rastra atau Raskin.
“Kemarin akhir tahun 2017 operasi pasar luar biasa, beras yang dikeluarkan Bulog sudah sampai 300 Ribu Ton dan itu cadangan Bulog sudah menipis," jelasnya. .
Politisi Partai NasDem ini meminta permasalahan terkait impor beras tak dijadikan polemik yang berkepanjangan. Pasalnya, kata dia, pemerintah tengah fokus menjaga ketahanan pangan.
“Kecuali, impornya sampai 10 Juta atau 2 Juta Ton, maka itu harus dirunut dari hulu ke hilir permasalahannya supaya ini semua clear agar bisa menjaga kestabilan pangan,” pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita terkait di: Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sambas Tolak Impor Beras
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut

DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD

Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber

Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum

APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua

DPR Tekankan Kualitas Hukum Diukur dari Pelaksanaan, Bukan Jumlah Aturan

Suka Cita Ratusan Anak Ikuti Sunatan Massal di Gedung DPR Jakarta

DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
