Komisi I Pertanyakan Pembelian Helikopter Kepresidenan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 23 November 2015
Komisi I Pertanyakan Pembelian Helikopter Kepresidenan

Helikopter Agusta Westland AW-101. (Foto: agustawestland.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mempertanyakan pembelian helikopter kepresidenan mewah buatan Italia yang digadang-gadang bakal dibeli seharga US55 juta.

Menurutnya, pembelian helikopter VIIP tersebut belum mendesak karena helikopter Super Puma masih layak digunakan.

Terkait hal itu, Mahfudz pun mempertanyakan niat pemerintah yang tidak membeli dari PT Dirgantara Indonesia (DI) yang jauh lebih murah dan berkualitas.

"Kalau pun sudah mendesak, seharusnya Setneg (Sekretariat Negara) memanfaatkan produksi dalam negeri yang tidak kalah baik," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Senin (23/11).

Diakuinya, spesifikasi PT DI punya kemampuan membuat pesawat VVIP.

"Super Puma tinggal dimodifikasi saja. Soal interior itu perkara mudah. Kalau ada kebutuhan mendesak, ya menurut saya memprioritaskan kebutuhan dalam negeri saja," kata Mahfudz.

Sebelumnya, dikabarkan Setneg menawarkan penggantian helikopter baru untuk Presiden Joko Widodo. Helikopter Super Puma bakal diganti dengan helikopter Agusta Westland AW-101 buatan Italia untuk menunjang tugas kepresidenannya. (fdi)

 

Baca Juga:

  1. Haruskah Helikopter Kepresidenan Diganti?
  2. Heboh, Selain Ojek dan Taxi Online, Ada Juga Helikopter Online
  3. Setelah #PapaMintaHelikopter, Presiden Jokowi Dihujat Lewat #IndonesiaDaruratNalar
  4. Beli Helikopter, Presiden Jokowi Dibully Lewat Tagar #PapaMintaHelikopter
  5. Redam Kabut Asap, BNPB Kerahkan 32 Helikopter
#Komisi I DPR #Helikopter Kepresidenan #Helikopter Mewah #Mahfudz Siddiq
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Indonesia
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
DPR menilai Indonesia harus mengambil langkah nyata menghadapi konflik global. Wacana saja dinilai tidak cukup untuk menjaga stabilitas nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
Bagikan