Komisi I Pertanyakan Pembelian Helikopter Kepresidenan
Helikopter Agusta Westland AW-101. (Foto: agustawestland.com)
Merahputih Peristiwa - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mempertanyakan pembelian helikopter kepresidenan mewah buatan Italia yang digadang-gadang bakal dibeli seharga US55 juta.
Menurutnya, pembelian helikopter VIIP tersebut belum mendesak karena helikopter Super Puma masih layak digunakan.
Terkait hal itu, Mahfudz pun mempertanyakan niat pemerintah yang tidak membeli dari PT Dirgantara Indonesia (DI) yang jauh lebih murah dan berkualitas.
"Kalau pun sudah mendesak, seharusnya Setneg (Sekretariat Negara) memanfaatkan produksi dalam negeri yang tidak kalah baik," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Senin (23/11).
Diakuinya, spesifikasi PT DI punya kemampuan membuat pesawat VVIP.
"Super Puma tinggal dimodifikasi saja. Soal interior itu perkara mudah. Kalau ada kebutuhan mendesak, ya menurut saya memprioritaskan kebutuhan dalam negeri saja," kata Mahfudz.
Sebelumnya, dikabarkan Setneg menawarkan penggantian helikopter baru untuk Presiden Joko Widodo. Helikopter Super Puma bakal diganti dengan helikopter Agusta Westland AW-101 buatan Italia untuk menunjang tugas kepresidenannya. (fdi)
Baca Juga:
- Haruskah Helikopter Kepresidenan Diganti?
- Heboh, Selain Ojek dan Taxi Online, Ada Juga Helikopter Online
- Setelah #PapaMintaHelikopter, Presiden Jokowi Dihujat Lewat #IndonesiaDaruratNalar
- Beli Helikopter, Presiden Jokowi Dibully Lewat Tagar #PapaMintaHelikopter
- Redam Kabut Asap, BNPB Kerahkan 32 Helikopter
Bagikan
Berita Terkait
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional
Prabowo Minta Organisasi TNI yang Usang Diganti, Komisi I DPR RI Setuju
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus