Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi I DPR Dorong Sanksi Internasional bagi Israel setelah Penahanan Relawan Global Sumud Flotilla

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
Komisi I DPR Dorong Sanksi Internasional bagi Israel setelah Penahanan Relawan Global Sumud Flotilla

Relawan dari berbagai elemen memajang plakat tulisan dan poster dalam aksi solidaritas bagi WNI dan jurnalis yang diculik Israel di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Dalam aksinya, mereka mengecam tindakan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan sembilan WNI relawan dan jurnalis peserta Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 yang sempat ditahan Israel. Namun, Jazuli meminta Israel tetap mendapat konsekuensi hukum dan politik internasional.

“Kami mengapresiasi langkah cepat dan tegas Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri, serta berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan komunitas internasional yang terus menyuarakan kecaman keras terhadap tindakan Israel,” kata Jazuli kepada wartawan, Senin (25/5).

Jazuli menilai tindakan Israel terhadap relawan kemanusiaan dan jurnalis dalam misi GSF merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dia juga menyesalkan adanya laporan perlakuan tidak manusiawi selama para relawan ditahan.

Persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada pembebasan para relawan. Israel harus tetap menerima konsekuensi hukum dan politik internasional atas tindakan biadab dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukannya.


 
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini


Politikus PKS itu mendesak Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional, dan komunitas internasional menjatuhkan sanksi dan tekanan politik kepada Israel. Menurutnya, langkah tegas dibutuhkan agar kejadian serupa tak terulang.

Baca juga:

WNI Relawan Global Sumud Flotilla yang Sempat Ditahan Israel Dibebaskan, Pulang lewat Turkiye


Di sisi lain, Jazuli menegaskan insiden penahanan relawan tidak boleh menyurutkan solidaritas global terhadap Palestina. Dia mengatakan upaya menembus blokade Gaza demi menyalurkan bantuan kemanusiaan harus terus dilakukan. “Solidaritas kemanusiaan tidak boleh kalah oleh intimidasi dan kekerasan. Dunia harus terus berdiri bersama rakyat Palestina demi tegaknya keadilan, kemerdekaan, dan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Sembilan WNI relawan GSF tiba di Indonesia pada Minggu (24/5) sore dan disambut Menteri Luar Negeri Sugiono. Sebelumnya, kapal bantuan kemanusiaan GSF dicegat pasukan Israel pada Senin (18/5). Seluruh relawan, termasuk sembilan WNI, sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan pada Kamis (21/5) waktu setempat. Para relawan kemudian diterbangkan lebih dulu ke Turkiye sebelum kembali ke Indonesia.

Beberapa relawan Indonesia mengaku mendapat perlakuan tak manusiawi selama ditahan. Bahkan, ada yang mengaku mengalami kekerasan fisik seperti dipukul hingga disetrum.(Pon)

Baca juga:

Indonesia Kutuk Perlakuan Tidak Manusiawi Israel ke Aktivis Global Sumud Flotilla














#Global Sumud Flotilla #DPR RI #Israel
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
penanganan perkara ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Bagikan