Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum

MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mengomentari niatan Gubernur Anies Baswedan yang ingin membuat perlintasan sepeda di jalan tol dalam kota. Menurut dia, wacana tersebut berpotensi menjadi cacat hukum.

Sebab menurutnya, secara jelas rencana kebijakan tersebut menyalahi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Baca Juga:

Kadishub DKI: Jalur Sepeda di Jalan Tol Khusus Road Bike

“Sudah jelas ketetapan minimum untuk laju roda empat itu 60 km/jam, itu roda empat bagaimana dengan sepeda bisa mencapai kecepatan itu? Itu buat kendaraan roda empat dan tidak benar, Undang-Undang Angkutan Lalu Lintas dilanggar, Undang-Undang Perhubungan dilanggar, Undang-Undang Jalan tol dilanggar, sudah keliru betul itu," kata Manuara di Jakarta.

Berdasarkan aturan yang termaktub dalam PP Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol ayat 1, jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi.

Ayat 2 jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan kendaraan rencana paling rendah 80 kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 kilometer per jam.

Kemudian, ayat 3 jalan tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 ton. Ayat 6 setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Ayat 7 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sedangkan, PP 44 Tahun 2009 dimasukkan tambahan aturan salah satunya soal motor. Pasal 38 ayat 1 bunyinya, tol diperuntukkan bagi pengguna yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Ayat 1a termaktub, pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Ayat 2, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelompokkan berdasarkan jenis angkutan dan tonasenya. Ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) ditetapkan oleh Menteri.

Atas dasar itu, Manuara menilai kebijakan itu perlu dipikirkan lebih mendalam. Meski, pada nantinya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di sejumlah titik jalan tol dalam kota tersebut.

“Apapun teorinya, apa pun pembenarannya sudah keliru, betul meningkat (animo masyarakat sepeda) tetapi kan ada area-area khusus, di jalan-jalan arteri kan sudah dibuat jalur sepeda. Lebih baik manfaatkan dan optimalkan saja itu, bukan harus pindah ke jalur tol,” tegas Manuara.

Baca Juga:

Anies Buat Jalur Sepeda di Jalan Tol, Gerindra: Mau Ngapain?

Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan berkeinginan untuk memperluas jalur sepeda di ibu kota, dengan membuat perlintasan olahraga pengayu dengan kaki ini di jalan tol.

Rencana ini pun disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono dalam surat permohonan nomor 297/-1.792.1 tentang pemanfaatan ruas jalan tol lingkar dalam.

"Oleh sebab itu, kami dari pak gubernur mengusulkan kepada Pak Menteri PUPR untuk disiapkan satu ruas tol, tepatnya mulai di Kebon Nanas sampai dengan ke arah Tanjung Priok," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (26/8). (Asp)

Baca Juga:

Lonjakan Pengguna Jalan Tol saat Libur Idul Adha Sampai 39 Persen