Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah Bersiaga Rawat Jemaah Gangguan Kejiwaan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Mei 2025
Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah Bersiaga Rawat Jemaah Gangguan Kejiwaan

Para JCH Jatim asal Tulungagung saat hendak menaiki pesawat yang akan bertolak menuju Madinah dari Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jumat (2/5/2025). ANTARA/Fahmi Alfian

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Sebanyak 221.000 orang jemaah calon haji akan diberangkatkan di tahun ini dari seluruh embarkasi Indonesia. Jumlah itu terbagi atas 203.320 orang jemaah calon haji reguler dan 17.680 jamaah calon haji khusus. Keberangkatan dan kepulangan akan dilakukan dalam dua gelombang dan melalui 528 kloter.

Keberangkatan gelombang pertama menuju Madinah dilakukan pada tanggal 2-16 Mei dan keberangkatan gelombang kedua menuju Jeddah tanggal 17-31 Mei 2025. Sedangkan, kepulangan gelombang pertama dari Jeddah dilakukan tanggal 11-25 Juni dan kepulangan gelombang kedua dari Madinah tanggal 26 Juni - 10 Juli 2025.

Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah menyiagakan layanan Unit Gawat Darurat (UGD) hingga layanan rawat inap bagi jamaah haji yang membutuhkan penanganan medis segera selama menjalani ibadah di Tanah Suci pada musim haji 2025.

"Insya Allah, kami di sini sudah menyiapkan bed (kasur), kira-kira 10 bed untuk di UGD," ujar Wakil KKHI Madinah Yuni Anisa W kepada wartawan di Madinah, Jumat (2/5).

Baca juga:

Dubes RI untuk Arab Saudi Ingatkan Calon Jemaah Haji Gunakan Visa Haji Resmi jika Tidak Ingin Kena Denda hingga Rp 400 Juta

Selain itu, berbagai fasilitas pendukung lainnya juga telah disiapkan KKHI Madinah untuk mengantisipasi berbagai kondisi kesehatan yang mungkin dialami jemaah.

“Kami sudah mempersiapkan juga bila diperlukan ruangan observasi khusus, ruang rawat inap pria, ruang rawat inap wanita, juga ruang rawat inap jiwa, dan dilengkapi dengan farmasi, apotek, serta laboratorium sederhana dan radiologi,” katanya.

Terkait dengan ruang rawat inap jiwa, Yuni menyampaikan fasilitas itu diperuntukkan bagi jemaah haji lanjut usia (lansia) yang rentan mengalami gangguan kejiwaan akibat perubahan lingkungan dan kondisi fisik selama berhaji.

"Terutama untuk usia-usia lanjut, sering kali perubahan suasana, kondisi, serta ruang dan waktu bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan, terutama yang usianya lebih dari 60 tahun," katanya.

Jemaah lansia dengan penyakit penyerta, seperti hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol, berisiko besar mengalami gangguan kejiwaan, terutama jika mereka mengalami dehidrasi atau terpisah dari rombongannya.

"Dehidrasi atau kekurangan cairan, kurang minum, serta kondisi terpisah dari rombongan bisa menjadi pemicu gangguan mental. Ini penting untuk diwaspadai,” katanya.

KKHI Madinah mengimbau seluruh jemaah, terutama lansia, untuk menjaga asupan cairan senantiasa terpenuhi, mengonsumsi obat apabila diresepkan secara teratur, dan tetap berada dalam rombongan demi menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah haji.

#Ibadah Haji #Jemaah Haji #Kuota Haji #Info Haji Dan Umrah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
Selain Khalid, penyidik KPK juga memanggil lima saksi lainnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
KPK Sudan Kantongi USD 1,6 Juta Dari Dugaan Korupsi Kuota Haji, 5 Bidang Tanah, dan 4 Kendaraan Disita
Penyitaan sejumlah aset tersebut merupakan upaya KPK untuk pembuktian perkara sekaligus langkah awal dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
 KPK Sudan Kantongi USD 1,6 Juta Dari Dugaan Korupsi Kuota Haji, 5 Bidang Tanah, dan 4 Kendaraan Disita
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Eks Menag Yaqut Mengaku Diperiksa Jadi Saksi
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dipanggil KPK pada Senin (1/9). Ia mengaku hanya diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Penuhi Panggilan KPK, Eks Menag Yaqut Mengaku Diperiksa Jadi Saksi
Indonesia
KPK Panggil Eks Menag Gus Yaqut terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK memanggil eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Senin (1/9). Pemanggilan ini buntut dari kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
KPK Panggil Eks Menag Gus Yaqut terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Bagikan