Klaim Surabaya Zona Hitam COVID-19, Cawali Machfud Arifin Dikritik


Debat publik perdana Pilkada Surabaya 2020 yang digelar KPU Surabaya, Rabu (11/4/2020) malam. (FOTO ANTARA/HO-Paksi-KPU Surabaya)
MerahPutih.com - Debat pertama Pilkada Surabaya 2020 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Rabu (4/11) malam diwarnai pernyataan kontroversi.
Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 2, Machfud Arifin mengklaim Surabaya pernah berstatus zona hitam COVID-19 dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Padahal, Jokowi tak pernah menyebut Surabaya pernah bestatus zona hitam.
"Presiden sempat menyatakan bahwa Surabaya bukan lagi zona merah, tapi zona hitam,” ujar Machfud
Baca Juga
Tak ayal, pernyataan Machfud menuai kritikan pedas dari publik. Mereka menilai ucapan Mantan Kapolda Jawa Timur itu tidak mendasar.
"Lucu banget nih nonton debat calon walikota di JTV. Hari gini masih aja bahas Surabaya zona hitam, yo opo pak nomer loro iki,” kritik @donopradana.
Diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 01 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Baca Juga
Langgar Netralitas, Puluhan Penyelenggara Pemilu Diberhentikan
Sedangkan, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 02 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo. (Andika Eldon/Surabaya)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari

MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu

Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret

MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan

28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024

Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK

Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
