KJP Plus Tahap 1 2025 Cair, 707.622 Siswa Langsung Terima Bantuan

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 20 Maret 2025
KJP Plus Tahap 1 2025 Cair, 707.622 Siswa Langsung Terima Bantuan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menyerahkan KJP Plus Tahap I kepada 10 perwakilan peserta didik. (Foto: Dok/Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mulai mencairkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 sebanyak 707.622 peserta didik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyerahkan secara simbolis KJP tahap I kepada 10 perwakilan peserta didik.

Pramono menyampaikan, seluruh penerima KJP Plus ini merupakan peserta didik dari golongan tidak mampu yang telah terverifikasi.

"Hari ini kita menyerahkan KJP Plus," kata Pramono di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (20/3).

Baca juga:

Penerima KJP Plus Gratis Masuk Tempat Wisata Milik Pemprov DKI, Bakal Ditambah Masuk Museum

Pramono melanjutkan, dana yang dicairkan akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing peserta didik yang memenuhi persyaratan.

Bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang adil dan merata, kemudian menumbuhkan motivasi bagi peserta didik agar berprestasi dan menuntaskan jenjang pendidikan mereka.

"Saya berpesan secara khusus kepada anak-anakku semua agar rajin belajar dan membanggakan orang tua. Kejarlah dan raihlah hingga mendapatkan KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, sehingga ada jaminan bagi kalian untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana," tuturnya.

Baca juga:

Tepat Sasaran, Anggota DPRD DKI Dukung Pram Tambah Penerima KJP dan KJMU

Ia pun berharap, program ini dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Saya berharap kalian semua memiliki kesempatan untuk menjadi sarjana. Ketika sudah bekerja, kalian bisa membantu orang tua," imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko menambahkan, untuk meningkatkan pengendalian penggunaan dana KJP Plus oleh peserta didik, telah diterapkan mekanisme pembelanjaan secara nontunai.

"Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Bank DKI agar dapat melaporkan seluruh transaksi penggunaan Kartu Jakarta Pintar guna memastikan ketepatan alokasi dana KJP Plus," jelasnya.

Baca juga:

Tim Transisi Pramono-Rano Bantah Nilai Rata-Rata 70 Jadi Syarat Utama KJP Plus

Sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga memperluas akses layanan Program KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Kini, masyarakat dapat mengakses posko layanan KJP Plus dan KJMU yang tersedia di setiap kantor kecamatan di wilayah Jakarta.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Jakarta, terutama yang membutuhkan bantuan pendidikan, dapat memperoleh informasi dan layanan dengan mudah. Posko-posko ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses program KJP Plus dan KJMU serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada," ungkap Sarjoko. (Asp)

#KJP Plus #Pendidikan #Sekolah #Pramono Anung #KJP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Program ini akan dilaksanakan sebagai bantalan sosial untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Indonesia
Gubernur Pramono bakal Lakukan Penyesuaian Tarif Transjabodetabek
Subsidi yang diberikan Jakarta untuk transportasi umum ke wilayah penyangga Ibu Kota itu dinilai terlalu besar.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Gubernur Pramono bakal Lakukan Penyesuaian Tarif Transjabodetabek
Indonesia
RSUD Tebet dan Cempaka Putih Gelar Operasi Gratis Bibir Sumbing
Program ini telah berlangsung sejak tahun lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
RSUD Tebet dan Cempaka Putih Gelar Operasi Gratis Bibir Sumbing
Indonesia
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp 3,35 triliun dan usulan kegiatan baru sebesar Rp 30,98 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Indonesia
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Kebijakan tersebut masih perlu dikaji termasuk kajian terhadap perangkat guru yang akan mengajar.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Indonesia
Mendiktisaintek: 122 Prodi Ditutup pada 2026, Mayoritas Bertransformasi Sesuai Kebutuhan Industri
Mendiktisaintek menjelaskan penutupan 122 program studi pada 2026 dilakukan atas usulan kampus. Mayoritas bertransformasi menjadi lebih relevan dengan industri dan teknologi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Mendiktisaintek: 122 Prodi Ditutup pada 2026, Mayoritas Bertransformasi Sesuai Kebutuhan Industri
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Indonesia
Perhimpunan Guru Sanggah Keinginan Presiden Prabowo Jadikan Bahasa Prancis jadi Mata Pelajaran di Seluruh Sekolah, Tenaga Pengajar belum Siap
Hal itu justru akan membuat para guru dan siswa terkaget-kaget sekaligus heran, serta akan merasa sangat terbebani.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
Perhimpunan Guru Sanggah Keinginan Presiden Prabowo Jadikan  Bahasa Prancis jadi Mata Pelajaran di Seluruh Sekolah, Tenaga Pengajar belum Siap
Indonesia
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Komisi X DPR meminta Kemendikdasmen menjelaskan kesiapan implementasi hingga roadmap implementasi instruksi sekolah Indonesia ajarkan Bahasa Prancis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Indonesia
Literasi dan Numerasi Sejak Dini Kunci Hadapi Era Modern
Anak-anak yang dekat dengan buku dinilai akan lebih berani bermimpi, mampu berpikir kritis, serta memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan zaman.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Literasi dan Numerasi Sejak Dini Kunci Hadapi Era Modern
Bagikan