Kisruh Elpiji 3 Kilogram Jadi Pelajaran Menteri, Kondisi Rakyat Harus Dipahami

MerahPutih.com - Pelarang pengecer menjual gas LPG atau elpiji 3 kilogram telah menuai kekisruhan publik walaupun akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan bakal mengubah pengecer jadi sub pangkalan.

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, para menteri terkait harus memahami visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang selalu mengendepankan pro rakya dan tidak menimbulkan gejolak.

Achmad menyarankan pentingnya penyusunan kebijakan yang senantiasa mempertimbangkan dan memahami kondisi rakyat.

"Sebab kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak hanya tentang memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, tetapi juga mampu memberikan solusi yang tidak menambah beban hidup mereka," katanya.

Baca juga:

PSI DKI Desak Pemprov Gelar Operasi Pasar Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg

Kejadian tersebut, menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah bahwa reformasi distribusi elpiji tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan yang matang.

"Walaupun data memang tidak bisa disangkal yang menunjukkan bahwa sekitar 60 persen subsidi elpiji 3 kg justru dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, " katanya.

Namun, cara penyelesaiannya juga harus dilihat secara holistik dan tidak membatasi akses tanpa solusi yang konkret. Perubahan juga harus dilakukan secara bertahap.

"Dengan sistem yang lebih terstruktur dan mekanisme kontrol yang lebih baik,” tutur Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.

Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah memperbaiki sistem distribusi berbasis data kependudukan yang lebih akurat dengan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Jika sistem ini dijalankan dengan baik, maka subsidi bisa benar-benar tepat sasaran tanpa harus menciptakan kesulitan akses bagi masyarakat kecil," katanya. (Knu)