Noer Ardiansjah
MerahPutih Bisnis - Program pertanian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla menjadi prioritas untuk menunjang kesejahteraan petani yang selama ini belum terwujud. Namun sangat disayangkan, untuk mewujudkan hal itu masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan salah satunya terkait data pangan yang tidak valid.
Pakar Ekonomi Pangan Bustanul Arifin menegaskan, untuk merealisasikan program pertanian harus ada kesesuaian antara data dan fakta di lapangan. Sebab, data yang akurat dapat memengaruhi hasil kebijakan yang baik dan sempurna.
"Jadi banyak program yang harus dibuat berdasarkan informasi dari lapangan, misalnya mau subsidi pupuk, mau usul ke DPR untuk subsidi benih, tentu saja dia berdasarkan berapa jumlah petani berapa lokasi, kan mereka punya istilah CPCL (calon petani calon lokasi), itu poin saya," ujar Bustanul Arifin saat berbincang dengan merahputih.com, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/11).
Menurut Bustanul, selain membutuhkan akurasi data, pihak lembaga terkait juga harus menjalin koordinasi yang baik antarlembaga, seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia juga menyayangkan kedua lembaga tersebut saling serang sehingga hanya membuat suasana semakin tidak kondusif.
"Bagaimana mungkin petani dengan luasan yang berbeda dan akurasi data yang itu, kan berpengaruh. Itu poin saya. Agak gak enak ya kalau dua instansi pemerintah berbeda pendapat. Tidak harus di depan publik dan media. Gak banyak gunanya. Bisa diselesiakan di ruang rapat," sesalnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring mengatakan, pihaknya sebagai lembaga pemerintah hanya bertugas untuk mendorong peningkatan produksi pangan dan pemberdayaan petani, bukan lembaga yang mengolah dan mengeluarkan data.
Hasil Sembiring mengaku, Kementerian Pertanian hanya turut berkontribusi melakukan upaya memperbaiki data pangan. Pada tahun 2015, mulai bulan Juni sampai November 2015, lembaga pimpinan Amran Sulaiman itu menggelontorkan dana sebesar Rp49 miliar untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga-tenaga survei di lapangan, dari kabupaten hingga provinsi. Kementerian Pertanian juga membelikan alat ubinan padi, dan alat-alat pendukung lainnya, sampai dengan menambah honor dan melakukan sejumlah kegiatan yang sifatnya penyegaran bagi petugas di lapangan.
"Jadi, Kementan itu tidak mengeluarkan data. Data yang diterima Kementan itu dari Dinas Pertanian di kabupaten dan provinsi, malah Kementan membantu memperbaiki data-data pangan tersebut. Di kabupaten sampai kecamatan pun ada petugas statistik dari BPS yang mengumpulkan data sebagai sumber BPS menghasilkan data," ujar Hasil di kantor Kementan, Kamis (26/11) lalu. (dit)
BACA JUGA:
