Khawatir Lonjakan Arus Balik, Polisi Perketat Akses Menuju Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 24 Mei 2020
 Khawatir Lonjakan Arus Balik, Polisi Perketat Akses Menuju Jakarta

Kakorlantas Polri Irjen Istiono (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kakorlantas Polri Irjen Istiono, saat ini tengah dilakukan penyekatan menuju ibu kota.

Hal ini untuk mengantisipasi pemudik yang ingin pulang ke Jakarta mengingat adanya pembatasan akses menuju Jakarta karena pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Pemprov DKI Bakal Sulit Hadapi Warga Mudik Lokal Saat Lebaran

Selain itu, untuk masuk akses masuk Jakarta harus ada izin. Surat ijin keluar masuk bila masyarakat yang punya ijin keluar masuk.

"Kalau ada boleh masuk, kalau tidak putar balik tak bisa ke Jakarta sebelum dia punya ijin. Ini sesuai dengan Pergub DKI," kata Istiono kepada wartawan, Minggu (25/5).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono
Kakorlantas Polri Irjen Istiono meninjau penyekatan di jalan tol (Foto: antaranews)

"Skenario ini sudah kita tata dan persiapkan. Harapan kita masyarakat paham utk balik bisa dengan izin yang telah ditetapkan ya;" tambah dia.

Titik penyekatan arus balik telah disiapkan semisal di wilayah, Jawa Tengah, penyekatan dilakukan di Exit Tol Sragen KM 528 dan Gate Tol Banyumanik KM 421. Untuk jalur arteri, ada di empat daerah yakni Rembang, Blora, Wonogiri, dan Sragen.

Sementara untuk penyekatan arus balik antar kota ada 10 titik. Lalu di Polda Jawa Timur, ada penyekatan antar tol di wilayah Sragen, yakni KM 679.000.

Kemudian, di Polda Jawa Barat, penyekatan dilakukan di tol lima kota yaitu Tegal Karang, Plumbon, Ciperna Timur, Kanci, dan Cileduk, yang merupakan indikator GT Palimanan Utama.

Sementara untuk jalur tol indikator Cikarang Utama ada lima lokasi dan GT Kalimata tiga lokasi penyekatan.

Istiono melanjutkan, akses keluar masuk Jakarta juga sudah dijaga ketat. Sehingga sulit bagi orang di luar ibu kota untuk masuk maupun keluar.

Ia membuktikan sudah 74 ribu kendaraan diputarbalikkan dan 605 yang dikandangkan.

Baca Juga:

Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah

Dia juga memastikam bahwa kondisi Jakarta aman dan kondusif saat perayaan Malam Takbiran dan Idul Fitri 2020.

Menurut Istiono, tak ada konvoy warga di malam hari dan kepadatan lalu lintas yang terjadi.

"Kita lihat kondisi lalu lintasnya landai kondusif. Tidak ada ya konvoi malam takbiran semuanya patuh ya. Untum masyarakat yang telah patuh terhadap aturan pemerintah," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Dibanding Tahun Lalu, Kendaraan yang Keluar dari Jakarta Via Tol Turun 61 Persen

#Korlantas #Mudik Lebaran #Polri #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Korlantas Polri Ubah Wajah Polisi Lalu Lintas, dari Citra Buruk Kini Berbasis Teknologi hingga Lebih Berempati
Polantas masa kini didorong untuk mampu memprediksi dan mencegah risiko kecelakaan sejak awal, bukan hanya hadir saat kemacetan telah terjadi.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Korlantas Polri Ubah Wajah Polisi Lalu Lintas, dari Citra Buruk Kini Berbasis Teknologi hingga Lebih Berempati
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Indonesia
Tak Perlu Lagi Bawa Fisik, SIM Digital Bakal Gunakan Barcode Dinamis Berubah Setiap 10 Detik
Dengan SIM digital, masyarakat dapat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Tak Perlu Lagi Bawa Fisik, SIM Digital Bakal Gunakan Barcode Dinamis Berubah Setiap 10 Detik
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Menteri HAM Natalius Pigai menolak instruksi Kapolda Lampung soal tembak di tempat pelaku begal. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Bagikan