Keuangan Syariah Berperan Berantas Kemiskinan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 23 Agustus 2017
Keuangan Syariah Berperan Berantas Kemiskinan

Kehadiran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bisa menjawab kebutuhan nasional untuk mengembangkan perekonomian. (ANTARA FOTO/HO/Hidayat)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Keuangan syariah mulai jamak di tanah. Dengan kehadiran keuangan syariah diharapkan dapat membantu memberantas kemiskinan.

Kementerian Keuangan akan membahas peran keuangan syariah dalam memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat dalam acara Seminar Internasional Keuangan Syariah ke-2 (2nd Annual Islamic Finance Conference/AIFC).

Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Basuki Purwadi, kepada pers di Yogyakarta, Selasa (22/8) malam, mengatakan topik tersebut diambil karena pemerintah tengah menekankan pentingnya pembahasan mengenai isu pengentasan kemiskinan, ketimpangan, dan penciptaan lapangan kerja.

"Ini adalah isu yang tepat dan menarik di tengah gencar dikembangkannya keuangan syariah itu sendiri," ucap dia.

Seminar Internasional Keuangan Syariah ke-2 diselenggarakan di Yogyakarta pada 23-24 Agustus 2017 dengan mengambil tema "Peran Keuangan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan".

Kegiatan tersebut akan menghadirkan narasumber yang kompeten agar mendapatkan masukan, pandangan, dan pengalaman kongkret negara rujukan dalam mengembangkan keuangan syariah.

Narasumber yang diundang antara lain praktisi yang menggeluti bidang keuangan syariah dari Turki, Afghanistan, dan Mesir. Kemudian, akademisi yang akan mengisi seminar antara lain berasal dari Universitas Durham (Inggris), Universitas KTO Karatay (Turki), dan Universitas Al-Azhar (Mesir).

"Seminar akan dibuka dengan pidato kunci Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wakil Presiden Islamic Development Bank (IDB) juga datang memberikan pandangan tentang keuangan syariah," ucap Basuki.

AIFC 2017 juga akan diramaikan dengan agenda "Young Islamic Economist Forum" yang melibatkan generasi muda untuk menyajikan hasil kajian akademis mengenai keuangan syariah.

"Kami ingin generasi muda semakin peduli dan antusias dalam pengembangan keuangan syariah untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan," kata Basuki.(*)

#Perbankan Syariah #BNI Syariah #Kementerian Keuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Aturan Pajak untuk Pedagang E-Commerce Berpenghasilan Rp 500 Juta ke Atas Berlaku Mulai 14 Juli 2025
Kementerian Keuangan akan menugaskan pemungutan pajak penghasilan kepada penyelenggara e-commerce.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Aturan Pajak untuk Pedagang E-Commerce Berpenghasilan Rp 500 Juta ke Atas Berlaku Mulai 14 Juli 2025
Indonesia
Ditjen Pajak Sebut Uang ‘Setoran’ 10% Olahraga Padel Masuk ke Kas Daerah
Penyewa lapangan padel dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 Juli 2025
Ditjen Pajak Sebut Uang ‘Setoran’ 10% Olahraga Padel Masuk ke Kas Daerah
Indonesia
Pedagang E-Commerce Dipungut Pajak, DJP Berdalih demi Alasan Keadilan dengan Penjual Offline
DJP: ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital dan menutup celah shadow economy.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pedagang E-Commerce Dipungut Pajak, DJP Berdalih demi Alasan Keadilan dengan Penjual Offline
Indonesia
Terungkap, Ternyata Prabowo Pilih Langsung Letjen Djaka Budhi sebagai Dirjen Bea Cukai
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut penunjukan pejabat strategis di kementerian menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Mei 2025
Terungkap, Ternyata Prabowo Pilih Langsung Letjen Djaka Budhi sebagai Dirjen Bea Cukai
Indonesia
22 Pejabat Eselon I Dilantik Termasuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, Menkeu Sri Mulyani: Dipercaya Presiden Prabowo
Sri Mulyani menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) punya tanggung jawab besar.
Frengky Aruan - Jumat, 23 Mei 2025
22 Pejabat Eselon I Dilantik Termasuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, Menkeu Sri Mulyani: Dipercaya Presiden Prabowo
Indonesia
Menkeu Lantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto untuk Posisi Dirjen Pajak
3 orang bukan berasal dari pejabat karier di Kemenkeu, yaitu Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, dan Masyita Cristalline sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Frengky Aruan - Jumat, 23 Mei 2025
Menkeu Lantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto untuk Posisi Dirjen Pajak
Indonesia
Catat! Barang-Barang Ini Tak Dikenakan PPN 12 Persen
DJP memastikan penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 22 Desember 2024
Catat! Barang-Barang Ini Tak Dikenakan PPN 12 Persen
Indonesia
Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat
Menteri HAM, Natalius Pigai meminta anggaran Rp 20 triliun. DPR pun memberikan tanggapan soal permintaan tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 Oktober 2024
Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat
Indonesia
Kemenkeu Lepas dari Kemenko Perekonomian, Langsung di Bawah Prabowo
Pasal 26 Ayat 1 Perpres Nomor 139 Tahun 2024 menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan tujuh kementerian teknis, di mana Kemenkeu tidak termasuk di dalamnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 22 Oktober 2024
Kemenkeu Lepas dari Kemenko Perekonomian, Langsung di Bawah Prabowo
Bagikan