Ketum PSI Ingin KPU Tetap Gelar Debat Cawapres

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 04 Desember 2023
Ketum PSI Ingin KPU Tetap Gelar Debat Cawapres

Ilustrasi - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berfoto bersama warga di Posyandu Kenari, Kota Kupang, NTT, Jumat (27/10/2023). ANTARA/Fauzi Lamboka/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menginginkan adanya debat calon wakil presiden dalam Pemilu 2024, sehingga masyarakat pun bisa melihat secara langsung kualitas seluruh calon wapres tersebut.

"Dari saya pribadi ingin ada debat calon wakil presiden tunggal. Kalau sekarang calon wakil presiden tetap didampingi oleh calon presidennya, tapi menurut saya agak sedikit kurang untuk melihat kualitasnya," katanya saat bertemu dengan para kader di Kediri, Jawa Timur, Minggu.

Baca Juga:

Cari Suara di Jatim, Kaesang Ziarah ke Makam Presiden Ke-4 Gus Dur

Ia mengatakan, yang ada di KPU dan pemberitaan saat ini beranggapan bahwa calon itu dwi tunggal, jadi harus berpasangan. Padahal, akan lebih menarik jika ada debat tersendiri untuk calon wakil presiden.

"Kalau tunggal, bisa melihat langsung kualitas calon wakil presiden. Aura calon presidennya hilang, jadi aura calon wakil presiden kelihatan," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menambahkan saat ini yang marak memang isu debat calon wakil presiden yang dibingkai atau framing seolah-olah hal itu ditiadakan untuk kepentingan Gibran Rakabuming Raka, yang maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Ketika isu ini beredar ada framing seolah-olah ditiadakan itu untuk kepentingan Gibran. Ini framing yang langsung dimainkan, padahal ini ada prosesnya, diskusi di antara KPU dan dengan pasangan semua calon," kata Grace.

Baca Juga:

Kaesang Akui Dirinya Produk Instan di Dunia Politik

Ia pun menambahkan, yang pertama kali meminta untuk ditiadakan adalah tim pasangan calon nomor urut 1. Menurut dia, hal itu ada minutes of meeting (catatan untuk melengkapi meeting).

"Yang pertama kali itu meminta justru (tim) pasangan calon nomor 1. Ada minutes of meetingnya, ada di grup, karena kami cukup rajin mencatat. Jika teman-teman terutama media, minta dibuka KPU siapa yang usulkan untuk ditiadakan. Jadi, framing yang minta (tidak ada debat calon wakil presiden) menguntungkan Mas Gibran itu ngawur," ujar dia.

Untuk itu, ia pun meminta semua pihak untuk melakukan cek data dan tidak mudah terhasut dengan framing negatif, sebab bagi yang ingin menang tentunya ingin menang dengan cara apapun. (*)

Baca Juga:

Elektabilitas PDIP Melorot Sejak Agustus, PSI Naik Dipimpin Kaesang

#Gibran Rakabuming #Debat Capres-cawapres #Kaesang Pangarep #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Gibran Pastikan Pengungsi Aceh Makan 3 Kali Sehari Plus Bonus Internet Ngebut
Selain urusan infrastruktur, Wapres memberikan instruksi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Gibran Pastikan Pengungsi Aceh Makan 3 Kali Sehari Plus Bonus Internet Ngebut
Indonesia
Wapres Gibran Jamin Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Sumut Dipercepat
Wapres Gibran meninjau langsung dua lokasi terdampak bencana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Wapres Gibran Jamin Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Sumut Dipercepat
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Bagikan