Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kelangkaan minyak goreng masih menjadi permasalahan di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga masyarakat harus berkeliling untuk mendapatkan minyak goreng yang dibutuhkan untuk memasak.
Bahkan, terjadi antrean panjang untuk mendapatkan beberapa liter minyak goreng yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga.
Baca Juga:
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendesak, Bareskrim Polri mengusut tuntas masalah distribusi minyak goreng di beberapa daerah di Indonesia. Sebab, masalah tersebut mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng.
"Bareskrim dapat sesegera mungkin menemukan di mana letak titik-titik masalah yang ada. Apakah di tingkat produsen, distributor, agen dan atau di tingkat ritel," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (24/2).
Anwar mengatakan, oknum-oknum tersebut mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan dari masyarakat luas terutama rakyat kecil. Sehingga hal tersebut tidak dapat ditolerir karena tidak sesuai dengan UUD 1945.
"Perilaku seperti ini tentu tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita serta hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945," imbuhnya.
Anwar meminta, Bareskrim juga menindak para oknum yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut. Karena dampak dari perbuatan mereka selain naiknya harga jauh di atas harga eceran yang dipatok oleh pemerintah, juga telah memantik terjadinya kemarahan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Karena praktek penimbunan oleh oknum-oknum pengusaha tersebut tentu jelas hanya berorientasi bagi mendapatkan profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya," kata pria yang juga Wakil Ketua Umum MUI ini.
Satuan Tugas Pangan Polri menyatakan pihaknya sudah memanggil sejumlah produsen minyak goreng se-Indonesia guna mengawasi proses pendistribusian agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran.
Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyatakan, pihaknya akan selalu mengawasi pendistribusian minyak goreng ke seluruh Indonesia untuk memperlancar distribusi agar minyak goreng sampai ke masyarakat.
"Jadi saya sampaikan untuk teman-teman ke pengusaha jangan coba-coba lagi melakukan menghambat proses distribusi," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
