Ketua Muhammadiyah: Kelangkaan Minyak Goreng Tidak Dapat Ditolerir

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Februari 2022
Ketua Muhammadiyah: Kelangkaan Minyak Goreng Tidak Dapat Ditolerir

Minyak Goreng. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Kelangkaan minyak goreng masih menjadi permasalahan di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga masyarakat harus berkeliling untuk mendapatkan minyak goreng yang dibutuhkan untuk memasak.

Bahkan, terjadi antrean panjang untuk mendapatkan beberapa liter minyak goreng yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga.

Baca Juga:

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendesak, Bareskrim Polri mengusut tuntas masalah distribusi minyak goreng di beberapa daerah di Indonesia. Sebab, masalah tersebut mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng.

"Bareskrim dapat sesegera mungkin menemukan di mana letak titik-titik masalah yang ada. Apakah di tingkat produsen, distributor, agen dan atau di tingkat ritel," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (24/2).

Anwar mengatakan, oknum-oknum tersebut mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan dari masyarakat luas terutama rakyat kecil. Sehingga hal tersebut tidak dapat ditolerir karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

"Perilaku seperti ini tentu tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita serta hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945," imbuhnya.

Anwar meminta, Bareskrim juga menindak para oknum yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut. Karena dampak dari perbuatan mereka selain naiknya harga jauh di atas harga eceran yang dipatok oleh pemerintah, juga telah memantik terjadinya kemarahan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Karena praktek penimbunan oleh oknum-oknum pengusaha tersebut tentu jelas hanya berorientasi bagi mendapatkan profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya," kata pria yang juga Wakil Ketua Umum MUI ini.

Minyak Goreng
Minyak Goreng. (Foto: Humas Kota Bandung)

Satuan Tugas Pangan Polri menyatakan pihaknya sudah memanggil sejumlah produsen minyak goreng se-Indonesia guna mengawasi proses pendistribusian agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran.

Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyatakan, pihaknya akan selalu mengawasi pendistribusian minyak goreng ke seluruh Indonesia untuk memperlancar distribusi agar minyak goreng sampai ke masyarakat.

"Jadi saya sampaikan untuk teman-teman ke pengusaha jangan coba-coba lagi melakukan menghambat proses distribusi," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

#Minyak Goreng #Harga Sembako #Sembako #Muhammadiyah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
PP Muhammadiyah Sentil Elit Politik Tidak Berikan Keteladan dan Kondisi Panas di Berbagai Daerah
Para elit politik hendaknya lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku santun, sederhana, dan memiliki kepedulian tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 29 Agustus 2025
PP Muhammadiyah Sentil Elit Politik Tidak Berikan Keteladan dan Kondisi Panas di Berbagai Daerah
Indonesia
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Indonesia
Harga Mayoritas Kebutuhan Pokok Kompak Turun pada Minggu (10/8), Bikin Emak-Emak Auto Tersenyum Lebar
Penurunan ini mencakup berbagai bahan pokok seperti cabai rawit merah, bawang merah, beras, dan daging ayam
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Harga Mayoritas Kebutuhan Pokok Kompak Turun pada Minggu (10/8), Bikin Emak-Emak Auto Tersenyum Lebar
Indonesia
Pemerintah Masih Cari Lahan Tambang Batu Bara Buat Muhammadiyah
Sementara Muhammadiyah belum mendapatkan lahan untuk dikelola, NU sudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Pemerintah Masih Cari Lahan Tambang Batu Bara Buat Muhammadiyah
Indonesia
OJK Keluarkan Izin Bank Syariah Matahari Milik Muhammadiyah, Anggota Diminta Aktif Menabung dan Simpan Deposito
Bank Syariah Matahari merupakan hasil konversi dari BPR Matahari Artadaya yang sebelumnya beroperasi sebagai lembaga keuangan konvensional di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Hamka (UHAMKA).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
OJK Keluarkan Izin Bank Syariah Matahari Milik Muhammadiyah, Anggota Diminta Aktif Menabung dan Simpan Deposito
Indonesia
Harga Minyakita Selalu Melebihi Ketentuan HET, Ini Permintaan Para Pengusaha
mengatur ulang skema distribusi tidak akan berpengaruh besar terhadap harga MinyaKita.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Juli 2025
Harga Minyakita Selalu Melebihi Ketentuan HET, Ini Permintaan Para Pengusaha
Indonesia
Minyakita Capai Rp 50 Ribu Per Liter di Papua, Pemerintah Bakal Ubah Pola Distribusi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada minggu keempat Juni 2025, harga Minyakita masih tinggi atau di atas HET.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Juli 2025
Minyakita Capai Rp 50 Ribu Per Liter di Papua, Pemerintah Bakal Ubah Pola Distribusi
Indonesia
Tidak Perlu Cemas saat Antrean KJP Sembako Terlewat dan QR Code Hilang, Ini yang Harus Dilakukan
KJP sembako sendiri merupakan program sosial yang tujuannya membantu meringankan beban kebutuhan pokok keluarga kurang mampu di Jakarta.
Frengky Aruan - Jumat, 20 Juni 2025
Tidak Perlu Cemas saat Antrean KJP Sembako Terlewat dan QR Code Hilang, Ini yang Harus Dilakukan
Indonesia
Singgung Konflik dengan GAM, Muhammadiyah Minta Polemik Perebutan 4 Pulau Ditangani secara Tepat agar Tidak Timbulkan Disintegrasi
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengingatkan jika masalah penetapan wilayah ini tidak ditangani dengan tepat, bukan tidak mungkin akan mengganggu harmoni dan stabilitas nasional.
Frengky Aruan - Senin, 16 Juni 2025
Singgung Konflik dengan GAM, Muhammadiyah Minta Polemik Perebutan 4 Pulau Ditangani secara Tepat agar Tidak Timbulkan Disintegrasi
Bagikan