Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti jumlah pegawai negeri sipil yang terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Minggu (2/8) mencapai 959 orang.
Bamsoet mengingatkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melaksanakan anjuran dari Komite Percepatan Penanggulangan COVID-19 agar Kementerian dan Lembaga memberlakukan sif jam kerja atau WFO/WFH.
Baca Juga:
1.415 Pasien Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet
"Di samping melengkapi sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan juga memperhatikan ventilasi udara setiap ruang kantor, diharapkan juga seluruh pegawai mematuhi dan disiplin melaksanakan kebijakan pimpinan seperti tetap menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19 lebih meluas," kata Bamsoet dalam keteranganya, Senin (3/8).
Ia mendorong pemerintah dan Komite Penanganan COVID-19 bekerja sama dengan PPK untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran. Khususnya di instansi pemerintah.
"Ini untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan diterapkan sesuai Surat Edaran Menpan-RB Nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru, mengingat jumlah ASN yang terkonfirmasi COVID-19 meningkat," jelas Bamsoet.
Ia juga mendorong para pegawai khususnya ASN memahami bahaya akibat terpapar COVID-19 baik untuk dirinya, keluarga, maupun lingkungan kerja, sehingga dengan kesadaran pribadi untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Terutama di lingkungan kerja maupun di luar area tempat kerja mengingat dengan cara tersebut diharapkan mampu menekan angka penyebaran positif," tutup pria yang juga mantan Ketua DPR ini.
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 959 orang di seluruh Indonesia per Minggu (2/8/2020).
Hal tersebut berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga pukul 14.56 WIB.
Jumlah tersebut diketahui meningkat dari sebelumnya 923 PNS.
"Yang sembuh ada 321 PNS dan belum sembuh 594, meninggal dalam tugas 18 PNS, meninggal bukan dalam tugas 26 orang," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono kepada wartawan.
Meskipun sudah tidak ada istilah orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), namun BKN mencatat ada 2.498 ODP dan 223 PDP.
Baca Juga:
Istilah ODP dan PDP sudah hilang dan digantikan istilah kasus suspek sesuai revisi kelima Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019.
Namun apabila mengacu pada istilah sebelumnya, dari jumlah PNS yang menjadi ODP rinciannya ada 1.064 dalam pengawasan dan 1.434 selesai pengawasan.
Sementara untuk PDP, ada 97 orang belum sembuh, 112 orang sudah sembuh, 3 orang meninggal dalam tugas, dan 11 orang meninggal bukan dalam tugas.
"Data ini akan terus berubah seiring dengan proses update data," kata dia. (Knu)
Baca Juga:
Penuhi Kebutuhan Pesantren, Program Santripreneur Dilanjutkan
