Ketua MPR Minta Polri Jangan Tunggu Kasus Viral Baru Diusut

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 02 Juli 2023
Ketua MPR Minta Polri Jangan Tunggu Kasus Viral Baru Diusut

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat mengikuti Upacara HUT Ke-77 Bhayangkara, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7/2023). ANTARA/HO-MPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Listyo Sigit telah melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan kinerja Polri.

Baca Juga:

Kapolri Lantik Komjen Agus Andrianto Jadi Wakapolri pada 3 Juli

"Hasilnya, tercermin dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia pada April 2023 yang memperlihatkan tingkat kepercayaan publik ke Polri meningkat menjadi 73,2 persen. Hasil lain dari Populi Center menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga meningkat dalam sebulan terakhir, yaitu dari 67 persen pada Mei 2023 menjadi 72,7 persen pada hasil survei Juni 2023," ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet usai mengikuti Upacara HUT Ke-77 Bhayangkara, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Meskipun begitu, menurut dia, dibalik berbagai pencapaian itu, pembenahan tetap perlu dilakukan oleh Polri. Dengan demikian, mereka semakin mendapat tempat di hati masyarakat.

Hal tersebut, lanjut Bamsoet, juga perlu dilakukan Polri khususnya dalam menyambut era Police 4.0. Dia mengatakan berbagai teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam menunjang berbagai kerja Polri.

Baca Juga:

Jokowi ke Polri: Tidak Boleh Ada Blok-blokan, Patron-patronan

"Dengan demikian, transformasi Polri Presisi bisa terwujud dalam berbagai kinerja personel dan institusi Polri dalam melayani, menjaga, dan mengayomi masyarakat," kata dia.

Berikutnya, Bamsoet juga menyampaikan, Polri juga harus menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum. Ia mencontohkan Polri tidak boleh menunggu kasus viral terlebih dahulu untuk mereka usut. Polri, lanjut dia, harus senantiasa hadir menjawab kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum walaupun tidak viral.

Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan Polri agar menjaga netralitas di tengah pelaksanaan Pemilu 2024.

"Menyambut Pemilu 2024 yang sudah di depan mata, Polri juga menghadapi tantangan yang tidak mudah, khususnya dalam menjaga netralitas personel sehingga Polri tidak masuk dalam pusaran konflik akibat Pemilu, tetapi tetap gagah berdiri tegak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat," kata dia. (*)

Baca Juga:

Polri Pecat Perwira yang Tipu Tukang Bubur di Cirebon

#Bambang Soesatyo #MPR RI #Polri #Kapolri #Kapolri Listyo #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK Pun Polisi Aktif Tidak Boleh Isi Jabatan Sipil
Putusan MK terbaru yang melarang anggota Polri aktif mengisi jabatan sipil harus dijalankan pemerintah tanpa penafsiran tambahan.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK Pun Polisi Aktif Tidak Boleh Isi Jabatan Sipil
Indonesia
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Indonesia
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Kapolri Listyo Sigit mendesak Brimob meningkatkan kemampuan dengan studi banding ke negara-negara pemilik pasukan elite.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Indonesia
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Ia menilai putusan MK sangat krusial dalam upaya menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batasan kewenangan antar lembaga negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Indonesia
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Sebut masih Ada ‘Celah’
Pembatasan hanya berlaku bagi anggota Polri yang hendak mengisi jabatan politik, seperti menjadi anggota DPR, kepala daerah, atau menteri.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Sebut masih Ada ‘Celah’
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
Wamenkes Benny: Penanganan TBC Tak Hanya Soal Medis, TNI-Polri Siap Dilibatkan
Pemerintah berencana merevisi Perpres 67/2021 tentang Penanggulangan TBC dengan melibatkan 35 instansi, termasuk TNI dan Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Wamenkes Benny: Penanganan TBC Tak Hanya Soal Medis, TNI-Polri Siap Dilibatkan
Indonesia
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Indonesia
Tidak Ada Celah Lagi, MK Tegaskan Polisi Jabat Posisi di Luar Polri Harus Mundur atau Pensiun
MK menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 November 2025
Tidak Ada Celah Lagi, MK Tegaskan Polisi Jabat Posisi di Luar Polri Harus Mundur atau Pensiun
Indonesia
MPR Rampungkan Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, Segera Dibahas Dengan Presiden
Muzani belum dapat mengungkap pertemuan antara dirinya dengan Presiden Prabowo untuk membahas draf PPHN itu, tetapi dia telah meminta waktu untuk bertemu Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
MPR Rampungkan Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, Segera Dibahas Dengan Presiden
Bagikan