Ketua MPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Peretasan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 06 September 2023
Ketua MPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Peretasan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-Dok Bamsoet

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus peretasan kian marak terjadi. Terakhir, kasus pembobolan akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring atau online pada Rabu (6/9).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menanggapi serius maraknya kasus peretasan di tanah air yang menembus situs-situs pemerintahan, data pribadi masyarakat, dan melakukan upaya preventif untuk pencegahan.

"Meminta pemerintah untuk serius dalam menanggapi masih maraknya peretasan data pribadi masyarakat dan situs-situs pemerintahan ataupun lembaga," kata Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (6/9).

Baca Juga:

DPR Minta Klaim BPJS Kesehatan untuk ISPA Harus Dipermudah

Untuk membuktikan keseriusan, dia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen menelusuri pelaku peretasan, termasuk apabila pelaku berasal dari luar negeri, serta memberikan sanksi kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bamsoet meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lainnya dalam melakukan penanganan lebih lanjut terhadap peretasan tersebut.

"Termasuk, menelusuri secara mendalam guna memastikan tidak ada data penting dan rahasia yang disalahgunakan," ucapnya, dikutip Antara.

Selain itu, dia meminta Kemenkominfo berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah untuk mengevaluasi keamanan sistem digital di masing-masing instansi.

"Mengagendakan program dalam rangka penguatan sistem digital di tiap kementerian/lembaga dan instansi di setiap daerah agar tidak mudah atau tidak bisa diretas," katanya.

Baca Juga:

Akun YouTube DPR RI Diretas, Sekjen Hubungi Google

Ia meminta pimpinan setiap kementerian/lembaga di Indonesia untuk selalu memastikan dilakukannya pembaharuan (maintenance) atau peng-update-an sistem keamanan digital dan siber secara berkala guna menjaga keamanan dari ancaman peretas.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain yang mengunggah konten video judi daring.

"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR RI terkena hack bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online," kata Indra.

Adapun Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menurunkan Tim Respons Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) untuk menyelidiki peretas akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.

"Tim CSIRT Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut," kata Vivid di Jakarta, Rabu. (*)

Baca Juga:

Bareskrim Polri Turun Tangan Cari Pelaku Peretasan Akun YouTube DPR

#MPR RI #Peretasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Berita Foto
Refleksi Akhir Tahun 2025 MPR Solusi Paradoks Energi: Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan paparannya dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 Desember 2025
Refleksi Akhir Tahun 2025 MPR Solusi Paradoks Energi: Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan
Indonesia
Pilkada Langsung Jadi Sarang 'Money Politic', Wakil Ketua MPR Tawarkan Solusi Sila Keempat
Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Pilkada Langsung Jadi Sarang 'Money Politic', Wakil Ketua MPR Tawarkan Solusi Sila Keempat
Indonesia
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Ia melihat bukti kayu hanyut tebangan lama dan mendesak pemerintah awasi hutan secara tegas dan konsisten
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Indonesia
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Eddy Soeparno menilai bencana di Sumatra sebagai bukti krisis iklim. BNPB mencatat 303 korban tewas. Ia minta pemerintah tegas terhadap perusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Indonesia
Sekjen Liga Muslim Puji Keberhasilan Indonesia Jaga Toleransi dalam Keberagaman
Keberhasilan Indonesia menjaga harmoni kebangsaan dalam perbedaan agama, suku, dan bahasa menjadi contoh penting bagi negara-negara lain, termasuk Arab Saudi.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Sekjen Liga Muslim Puji Keberhasilan Indonesia Jaga Toleransi dalam Keberagaman
Indonesia
MPR Rampungkan Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, Segera Dibahas Dengan Presiden
Muzani belum dapat mengungkap pertemuan antara dirinya dengan Presiden Prabowo untuk membahas draf PPHN itu, tetapi dia telah meminta waktu untuk bertemu Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
MPR Rampungkan Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, Segera Dibahas Dengan Presiden
Indonesia
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Setiap presiden yang telah dilantik memiliki kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam konstitusi untuk menjalankan pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Indonesia
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Muzani menyerahkan sepenuhnya pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Bagikan