Ketua MPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Peretasan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 06 September 2023
Ketua MPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Peretasan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-Dok Bamsoet

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus peretasan kian marak terjadi. Terakhir, kasus pembobolan akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring atau online pada Rabu (6/9).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menanggapi serius maraknya kasus peretasan di tanah air yang menembus situs-situs pemerintahan, data pribadi masyarakat, dan melakukan upaya preventif untuk pencegahan.

"Meminta pemerintah untuk serius dalam menanggapi masih maraknya peretasan data pribadi masyarakat dan situs-situs pemerintahan ataupun lembaga," kata Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (6/9).

Baca Juga:

DPR Minta Klaim BPJS Kesehatan untuk ISPA Harus Dipermudah

Untuk membuktikan keseriusan, dia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen menelusuri pelaku peretasan, termasuk apabila pelaku berasal dari luar negeri, serta memberikan sanksi kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bamsoet meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lainnya dalam melakukan penanganan lebih lanjut terhadap peretasan tersebut.

"Termasuk, menelusuri secara mendalam guna memastikan tidak ada data penting dan rahasia yang disalahgunakan," ucapnya, dikutip Antara.

Selain itu, dia meminta Kemenkominfo berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah untuk mengevaluasi keamanan sistem digital di masing-masing instansi.

"Mengagendakan program dalam rangka penguatan sistem digital di tiap kementerian/lembaga dan instansi di setiap daerah agar tidak mudah atau tidak bisa diretas," katanya.

Baca Juga:

Akun YouTube DPR RI Diretas, Sekjen Hubungi Google

Ia meminta pimpinan setiap kementerian/lembaga di Indonesia untuk selalu memastikan dilakukannya pembaharuan (maintenance) atau peng-update-an sistem keamanan digital dan siber secara berkala guna menjaga keamanan dari ancaman peretas.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain yang mengunggah konten video judi daring.

"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR RI terkena hack bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online," kata Indra.

Adapun Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menurunkan Tim Respons Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) untuk menyelidiki peretas akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.

"Tim CSIRT Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut," kata Vivid di Jakarta, Rabu. (*)

Baca Juga:

Bareskrim Polri Turun Tangan Cari Pelaku Peretasan Akun YouTube DPR

#MPR RI #Peretasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
MPR Rampungkan Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, Segera Dibahas Dengan Presiden
Muzani belum dapat mengungkap pertemuan antara dirinya dengan Presiden Prabowo untuk membahas draf PPHN itu, tetapi dia telah meminta waktu untuk bertemu Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
MPR Rampungkan Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, Segera Dibahas Dengan Presiden
Indonesia
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Setiap presiden yang telah dilantik memiliki kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam konstitusi untuk menjalankan pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Indonesia
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Muzani menyerahkan sepenuhnya pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Berita Foto
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq (dari kiri) bersama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional & Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu dan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Berita Foto
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Anggota Badan Pengkajian MPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo (kiri), Anggota Badan Pengkajian MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad (kanan) dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 15 Oktober 2025
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Indonesia
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
Gedung tersebut memiliki nilai historis tinggi sehingga perlu dilakukan perbaikan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Indonesia
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Indonesia
Pemimpin MPR Sebut Pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk Kemaslahatan Rakyat, bukan Kepentingan Politik
Menunjukkan kedewasaan politik sekaligus semangat menjaga persatuan di tengah dinamika nasional.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Pemimpin MPR Sebut Pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk Kemaslahatan Rakyat, bukan Kepentingan Politik
Bagikan