Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 September 2020
Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Petugas Pemadam Kebakaran Jaktim mengevakuasi balita dan anak-anak yang terjebak banjir di kawasan Kramat Jati, Sabtu (9/2). (ANTARA/HO-Damkar Jaktim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov untuk tidak boleh memotong anggaran penanganan banjir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020.

"Saya sebagai Ketua Komisi D selalu mengingatkan bahwa anggaran banjir tidak boleh dikurangi walaupun APBD atau PAD DKI kurang," ucap Ida saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/9).

Menurut Ida, anggaran 2020 tidak seharusnya dipangkas meski APBD atau PAD DKI dialihkan untuk penanganan kasus corona di Jakarta.

Baca Juga:

Jakarta Kembali Banjir karena Guyuran Hujan Deras, Anies Dinilai Kelabakan

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku rutin mengingatkan Pemda DKI untuk jangan mengurangi anggaran daerah dalam penanggulangan DKI. Hal itu mengkhawatirkan kinerja Pemprov DKI dalam penanganan banjir, akibat minimnya anggaran.

"Warga yang memang khawatir dengan adanya COVID-19, begitu kena banjir, imun turun. Jadi penyebarannya makin meluas," tuturnya.

Warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, melintas di RT11 RW05 yang terendam banjir, Selasa (22/9/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)
Warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, melintas di RT11 RW05 yang terendam banjir, Selasa (22/9/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ida menuturkan, masalah banjir di ibu kota telah menjadi persoalan serius sejak lama yang mesti diselesaikan. Karenanya, anggaran tersebut bertujuan agar penanganan banjir di DKI dapat berjalan secara maksimal.

Ida mengaku, pihaknya mendapat informasi terdapat pemotongan anggaran dan dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Katanya memang di internal pemda untuk tidak dilaksanakan. Jadi kita belum tahu apa saja yang tidak dikerjakan atau dipotong," ucap dia.

"Pemotongan itu dilakukan di tahun 2020 untuk APBD yang sudah kita ketok di akhir 2019, untuk anggaran 2020, karena memang PAD kita tidak sesuai dengan target, dan kalaupun ada uang itu penanganannya untuk COVID-19," sambungnya.

Baca Juga:

22 RT Terendam Banjir, Pemprov DKI Buat Pos Pengungsian di Kembangan Utara

Diketahui, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta pada 2020 ini sebesar Rp1,48 triliun.

Anggaran ini berada di dalam pos anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Total anggaran Dinas SDA yang tersusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 mencapai Rp2,7 triliun.

Dengan kata lain, alokasi anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta sebesar 53,8 persen dari total jumlah anggaran Dinas SDA DKI pada RAPBD DKI 2020. (Asp)

Baca Juga:

12 Rumah Hanyut Akibat Banjir Bandang di Cicurug Sukabumi

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Target 170 bangunan, namun warga masih enggan pindah ke rusun.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Bagikan