Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 September 2020
Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Petugas Pemadam Kebakaran Jaktim mengevakuasi balita dan anak-anak yang terjebak banjir di kawasan Kramat Jati, Sabtu (9/2). (ANTARA/HO-Damkar Jaktim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov untuk tidak boleh memotong anggaran penanganan banjir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020.

"Saya sebagai Ketua Komisi D selalu mengingatkan bahwa anggaran banjir tidak boleh dikurangi walaupun APBD atau PAD DKI kurang," ucap Ida saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/9).

Menurut Ida, anggaran 2020 tidak seharusnya dipangkas meski APBD atau PAD DKI dialihkan untuk penanganan kasus corona di Jakarta.

Baca Juga:

Jakarta Kembali Banjir karena Guyuran Hujan Deras, Anies Dinilai Kelabakan

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku rutin mengingatkan Pemda DKI untuk jangan mengurangi anggaran daerah dalam penanggulangan DKI. Hal itu mengkhawatirkan kinerja Pemprov DKI dalam penanganan banjir, akibat minimnya anggaran.

"Warga yang memang khawatir dengan adanya COVID-19, begitu kena banjir, imun turun. Jadi penyebarannya makin meluas," tuturnya.

Warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, melintas di RT11 RW05 yang terendam banjir, Selasa (22/9/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)
Warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, melintas di RT11 RW05 yang terendam banjir, Selasa (22/9/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ida menuturkan, masalah banjir di ibu kota telah menjadi persoalan serius sejak lama yang mesti diselesaikan. Karenanya, anggaran tersebut bertujuan agar penanganan banjir di DKI dapat berjalan secara maksimal.

Ida mengaku, pihaknya mendapat informasi terdapat pemotongan anggaran dan dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Katanya memang di internal pemda untuk tidak dilaksanakan. Jadi kita belum tahu apa saja yang tidak dikerjakan atau dipotong," ucap dia.

"Pemotongan itu dilakukan di tahun 2020 untuk APBD yang sudah kita ketok di akhir 2019, untuk anggaran 2020, karena memang PAD kita tidak sesuai dengan target, dan kalaupun ada uang itu penanganannya untuk COVID-19," sambungnya.

Baca Juga:

22 RT Terendam Banjir, Pemprov DKI Buat Pos Pengungsian di Kembangan Utara

Diketahui, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta pada 2020 ini sebesar Rp1,48 triliun.

Anggaran ini berada di dalam pos anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Total anggaran Dinas SDA yang tersusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 mencapai Rp2,7 triliun.

Dengan kata lain, alokasi anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta sebesar 53,8 persen dari total jumlah anggaran Dinas SDA DKI pada RAPBD DKI 2020. (Asp)

Baca Juga:

12 Rumah Hanyut Akibat Banjir Bandang di Cicurug Sukabumi

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Gubernur Jakarta menyatakan salah satu penyebab ibu kota tergenang air adalah banjir kiriman dari wilayah hulu yang notabene masuk wilayah Jawa Barat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
Jawab Pernyataan Komeng soal Jawa Barat Penyebab Banjir Jakarta, Pramono: Tak Sepenuhnya Akibat Daerah Penyangga
Komeng menegaskan bahwa Jawa Barat tidak seharusnya selalu disalahkan setiap kali banjir melanda Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
Jawab Pernyataan Komeng soal Jawa Barat Penyebab Banjir Jakarta, Pramono: Tak Sepenuhnya Akibat Daerah Penyangga
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Banjir Jakarta Mulai Surut, 2 RT Masih Terendam hingga Selasa (16/9) Sore
Banjir Jakarta kini mulai surut pada Selasa (16/9). Hanya dua RT yang masih terendam banjir. Hujan deras sejak siang hari menyebabkan kenaikan Pos Pantau Angke Hulu berstatus waspada atau siaga 3.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Banjir Jakarta Mulai Surut, 2 RT Masih Terendam hingga Selasa (16/9) Sore
Indonesia
12 RT di Jakarta Terendam Banjir Selasa (16/9) Siang, BPBD Minta Warga Tetap Waspada Potensi Genangan Air
12 RT yang terendam banjir, seluruhnya berada di wilayah Jakarta Selatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
12 RT di Jakarta Terendam Banjir Selasa (16/9) Siang, BPBD Minta Warga Tetap Waspada Potensi Genangan Air
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam
Banjir tersebut berada di Kelurahan Cilandak Barat 1 RT dengan ketinggian 90 cm dan Kelurahan Cilandak Timur 3 RT dengan ketinggian banjir capai 145 cm.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam
Bagikan