Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 September 2020
Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Petugas Pemadam Kebakaran Jaktim mengevakuasi balita dan anak-anak yang terjebak banjir di kawasan Kramat Jati, Sabtu (9/2). (ANTARA/HO-Damkar Jaktim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov untuk tidak boleh memotong anggaran penanganan banjir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020.

"Saya sebagai Ketua Komisi D selalu mengingatkan bahwa anggaran banjir tidak boleh dikurangi walaupun APBD atau PAD DKI kurang," ucap Ida saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/9).

Menurut Ida, anggaran 2020 tidak seharusnya dipangkas meski APBD atau PAD DKI dialihkan untuk penanganan kasus corona di Jakarta.

Baca Juga:

Jakarta Kembali Banjir karena Guyuran Hujan Deras, Anies Dinilai Kelabakan

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku rutin mengingatkan Pemda DKI untuk jangan mengurangi anggaran daerah dalam penanggulangan DKI. Hal itu mengkhawatirkan kinerja Pemprov DKI dalam penanganan banjir, akibat minimnya anggaran.

"Warga yang memang khawatir dengan adanya COVID-19, begitu kena banjir, imun turun. Jadi penyebarannya makin meluas," tuturnya.

Warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, melintas di RT11 RW05 yang terendam banjir, Selasa (22/9/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)
Warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, melintas di RT11 RW05 yang terendam banjir, Selasa (22/9/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ida menuturkan, masalah banjir di ibu kota telah menjadi persoalan serius sejak lama yang mesti diselesaikan. Karenanya, anggaran tersebut bertujuan agar penanganan banjir di DKI dapat berjalan secara maksimal.

Ida mengaku, pihaknya mendapat informasi terdapat pemotongan anggaran dan dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Katanya memang di internal pemda untuk tidak dilaksanakan. Jadi kita belum tahu apa saja yang tidak dikerjakan atau dipotong," ucap dia.

"Pemotongan itu dilakukan di tahun 2020 untuk APBD yang sudah kita ketok di akhir 2019, untuk anggaran 2020, karena memang PAD kita tidak sesuai dengan target, dan kalaupun ada uang itu penanganannya untuk COVID-19," sambungnya.

Baca Juga:

22 RT Terendam Banjir, Pemprov DKI Buat Pos Pengungsian di Kembangan Utara

Diketahui, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta pada 2020 ini sebesar Rp1,48 triliun.

Anggaran ini berada di dalam pos anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Total anggaran Dinas SDA yang tersusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 mencapai Rp2,7 triliun.

Dengan kata lain, alokasi anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta sebesar 53,8 persen dari total jumlah anggaran Dinas SDA DKI pada RAPBD DKI 2020. (Asp)

Baca Juga:

12 Rumah Hanyut Akibat Banjir Bandang di Cicurug Sukabumi

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan