Ketua Fraksi NasDem Tak Tahu Anggaran Siluman

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Senin, 02 Maret 2015
Ketua Fraksi NasDem Tak Tahu Anggaran Siluman

Foto: antarafoto

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengaku tak tahu menahu soal adanya 'dana siluman'. Ia berdalih NasDem masih tergolong anyar duduk di lembaga legislatif.

"Kalau anggaran siluman kita bingung, kita fraksi terbaru. Saya belum paham itu itu anggaran siluman, coba kasih tahu saya, yang model gimana? Supaya saya bisa periksa," kata Barus, di kantor DPP, Nasdem, Jakarta, Senin (2/3). (Baca: Diknas DKI Jakarta Tak Pernah Usulkan Pengadaan Buku Trilogi Ahok)

Setelah mendapatkan penjelasan dari awak media yang dimaksud dengan anggaran siluman, barulah Barus paham. Menurutnya, barang-barang yang tidak diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tapi masuk dalam struktur anggaran, maka hal itu diceritakan saja kepada DPRD. Sebab, DPRD bukan pelaksana anggaran, melainkan pemberi persetujuan atas anggaran tersebut.

"Kalau sudah disetujui Paripurna. Kemudian, kan harus ada isi perutnya, yang pegang pimpinan," katanya. (Baca: Djarot Mohon Mendagri Turun Tangan Selesaikan Konflik DPRD vs Ahok)

Komisi, kata dia, menyampaikan kepada pimpinan Dewan, kemudian pimpinan merangkum lalu mengirimkanya kepada eksuktif untuk didaftarkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, pada saat pembahasan di DPR, gubernur sebenarnya mempunyai hak untuk menganulir anggaran mana saja yang tidak dapat disetujui.

"Harusnya gubernur sampaikan kepada DPRD, ini tidak dibahas, ini tidak ada bagaimana, sebelum kita kirimkan ke Kemendagri," pungkasnya.

Seperti diketahui, perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kian seru. DPRD mengancam akan menggunakan hak angket untuk menelusuri dana siluman sebagaimana yang disebutkan Ahok. Sebaliknya, dia melaporkan anggota Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terjadi penyelewengan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015.(mad)

#DPRD Jakarta #Hak Angket Untuk Ahok
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Pemprov DKI memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya dalam rangka membantu pembangun septic tank yang dibutuhkan di beberapa tempat itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Indonesia
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Tarif parkir di Jakarta saat ini sudah terbilang tinggi, yakni Rp 5.000 per jam. Kenaikan tarif justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan tidak serta-merta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Indonesia
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Khoirudin
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Juni 2025
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Indonesia
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Aplikasi Sirukim yang baru diluncurkan ulang itu bisa mengentaskan masalah pungutan liar (pungli) bagi warga ketika ingin mencari tempat tinggal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Bagikan