Ketua DPRD DKI Puji Sikap Pramono Larang Ondel-Ondel untuk Ngemen, Menyebut sebagai Perendahan Budaya Betawi

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 10 Juni 2025
Ketua DPRD DKI Puji Sikap Pramono Larang Ondel-Ondel untuk Ngemen, Menyebut sebagai Perendahan Budaya Betawi

Ilustrasi (Pemprov DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) bersama DPRD DKI Jakarta sedang menyusun peraturan daerah (perda) terkait dengan larangan ondel-ondel mengamen keliling jalan. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengungkapkan, saat ini pihaknya menunggu usul dari para praktisi budaya Betawi, khususnya Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Pihak Bamus Betawi telah menggelar sejumlah lokakarya, diskusi, dan seminar dalam rangka menyusun draf perda pelestarian ondel-ondel sebagai warisan budaya.

"Setelah draf selesai dan diserahkan ke eksekutif, kami akan bahas bersama dan targetkan agar perda ini bisa segera disahkan," kata Khoirudin di Jakarta, Selasa (10/6).

Khoirudin menyambut baik sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melarang penggunaan ondel-ondel sebagai alat untuk mengamen.

Baca juga:

Ketua DPRD DKI Geram Ondel-Ondel Jadi Pengamen, Siap Lindungi Warisan Betawi dengan Aturan Baru!


Ia menilai penggunaan ondel-ondel dalam kegiatan mengamen tidak hanya melanggar perda, tetapi juga merendahkan nilai budaya Betawi. "Apalagi menggunakan atribut budaya seperti ondel-ondel sebagai alat mengamen, ini merendahkan budaya Betawi. Saya setuju dengan Pak Gubernur," ujar Khoirudin.

Politikus PKS ini menegaskan segala bentuk perangkat budaya dari daerah mana pun seharusnya tidak digunakan dalam kegiatan mengamen. Ia menilai hal itu mencoreng martabat budaya yang seharusnya dilestarikan dan dihormati.

"Sebaiknya mengamen jangan menggunakan perangkat budaya karena itu bisa dianggap merendahkan budaya tersebut. Tidak ada budaya di Indonesia yang ingin dikenal sebagai alat untuk mengemis," tegasnya.(Asp)


Baca juga:

Pemprov DKI Segera Rampungkan Perda yang Melarang Ondel-ondel Ngamen di Jalan, Rano Karno: Mudah-mudahan Sebelum HUT Jakarta

#DKI Jakarta #Ondel-Ondel #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - 23 menit lalu
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Pramono mengaku telah meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Dwi Astarini - 1 jam, 56 menit lalu
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Bagikan