Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempersilakan sejumlah pengusaha mal dan warga menggugat perdata melalui mekanisme class action ke pemprov akibat banjir.
Menurut Prasetyo, gugatan ganti rugi ke Pemprov DKI merupakan hak mereka sebagai warga negara.
Baca Juga:
"Saya bilang silakan saja ada wadahnya, laporkan silakan, ini negara hukum. Mereka kan bayar pajak ke pemprov, yang mengelola pemprov, silahkan laporkan. Kalau pemerintah salah, ganti (rugi) jangan enggak ganti," kata Prasetyo di kawasan Sabang, Jakarta Pusat Senin (13/1).
Prasetyo menyarankan, kepada pihak yang melakukan gugatan class action untuk melengkapi berkas-berkasnya terlebih dahulu. Kemudian, mereka melayangkan gugatan ke pengadilan.
"Nanti polisi akan menyelidiki, apakah ini kesalahan dari pemerintah daerah, atau kesalahan dari lokasi tersebut karena buang sampah sembarangan," paparnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan bahwa sejauh ini Pemprov DKI tidak siap dan lalai dalam menghadapi banjir di Jakarta.
"Kalau itu (gugatan) sudah sampai di DPR, nanti kami tanyakan ke eksekutif," tutupnya.
Baca Juga:
Siang ini Warga Korban Banjir Jakarta Gugat Pemprov DKI ke PN Jakarta Pusat
Seperti diketahui, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) menuntut ganti rugi kepada Pemprov DKI akibat banjir mengepung Jakarta pada 1 Januari 2020 lalu.
Atas banjir ith menyebabkan operasional sejumlah mal berhenti di awal Januari 2020.
Ketua HPPBI Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Pemprov DKI Jakarta agar membahas kompensasi kerugian akibat banjir.
"Kita mau fair saja untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak," kata Budihardjo. (Asp)
Baca Juga:
