Ketua DPRD DKI Klaim Anggaran Stadion JIS Sudah Ada Sejak Era Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 22 Februari 2022
Ketua DPRD DKI Klaim Anggaran Stadion JIS Sudah Ada Sejak Era Jokowi

Jakarta International Stadium. Foto: Twitter

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim, banyak pihak yang ikut andil dalam pembangunan Jakarta Internasional Stadion (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yakni Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Baca Juga

Pertandingan International Youth Championship di JIS Tanpa Penonton

"Di era Pak Jokowi, Pak Ahok, Djarot dianggarkan itu (untuk stadion JIS), disiapkan anggaran," kata Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dalam kanal Youtube Total Politik yang dikutip Selasa (22/2).

Namun pembangunan kandang Persija Jakarta itu urung dilakukan ketiga mantan gubernur tersebut, lantaran Ahok dan Djarot harus tumbang dikala kontestasi Pilkada DKI 2017 melawan Anies-Sandi. Akhirnya niatan itu tidak dapat terlaksana, meskipun sudah proyek stadion sudah dianggarkan.

"Tapi karena satu situasi, pertarungan pilkada, jadi terhambat," urainya.

Baca Juga

Anies Klaim JIS Lebih Baik Dibandingkan Markas Manchester United

Pada akhirnya, ucap dia, di pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub DKI Ahmad Riza Patria, stadion JIS bisa terbangun megah dengan biaya sekitar Rp 4,5 triliun.

"Lalu pak Anies sebagai pemenang pertarungan pilkada, ya pasti dikerjakan (JIS)," sinisnya.

Untuk diketahui, pengerjaan JIS saat ini sudah hampir selesai. Proyek pembuatan stadion ditargetkan rampung pada bulan Maret 2022 mendatang.

Stadion dengan kapasitas 82 ribu penonton itu kini sudah memasuki tahap akhir. Proyeksinya, stadion berstandar FIFA itu akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. (Asp)

Baca Juga

Mulai 5 Februari Real Madrid hingga Barcelona Bakal Tanding di JIS

#Jakarta International Stadion (JIS) #DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Olahraga
Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun
Persija harus ‘mengungsi’ sementara waktu karena JIS akan menjadi tempat konser boyband Korea Selatan, NCT, pada 27 dan 28 September mendatang.
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan