Ketua DPRD DKI Geram SKPD Anggarkan Beli Pacul dan Sekop Buat Tangani Banjir


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi geram dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di pemerintahan DKI.
Menurutnya, dalam program tersebut selalu ada pengadaan yang tidak memberikan pengaruh besar terhadap penanganan banjir di ibu kota.
"Jangan sekali lagi pengadaan untuk RT/RW dikasih sekop, pacul karena ini normatif setiap tahun di Jakarta masih ada anggaran normatif seperti itu," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (25/2)
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan Tangani Banjir
Harusnya, sambung Prasetyo, pengadaan yang diusulkan jajaran Satuan Kerja dan Unit Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) DKI dapat berpengaruh besar pada penanganan banjir dan macet Jakarta yang sifatnya krusian.
"Sekarang masalahnya macet dan banjir itu harus diberesin dulu, konsentrasi pada penggunaan untuk menangani masalah itu," papar Prasetyo.

Politikus PDI Perjuangan ini pun mengimbau kepada seluruh SKPD/UKPD menginventarisir betul kebutuhan prioritas warga dalam Musrenbang.
Dengan begitu, seluruh tatanan pemerintah dari lurah hingga Wali Kota dapat merencanakan program pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Alumni Universitas Bung Karno (UBK) ini pun tak mau pengadaan yang normatif selalu muncul dalam Musrembang berikutnya. Sebab, DPRD kerap menemukan program kerja normatif yang hanya mengulang dengan kegiatan anggaran di tahun sebelumnya.
"Saya punya buktinya. Di setiap pembahasan APBD saya selalu menemukan kegiatan kerja yang sama, itu-itu saja. Saya tidak mau uang masyarakat ini terbuang percuma," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Minta PSBB Ketat Dilanjutkan jika Kasus COVID-19 Tinggi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
