Ketua DPRD Ancam Laporkan Ancol ke Bareskrim Jika Utang Rp 1,2 T untuk Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 28 Desember 2021
Ketua DPRD Ancam Laporkan Ancol ke Bareskrim Jika Utang Rp 1,2 T untuk Formula E

Formula E. Foto: Instagram/fiaformulae

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan peruntukan pinjaman Rp 1,24 triliun dari Bank DKI untuk PT Pembangunan Jaya Ancol.

Politisi PDIP itu mengancam akan melaporkan pihak Ancol ke Bareskrim Polri jika dana tersebut digunakan untuk mendanai ajang Formula E.

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Duga Ancol Pinjam Rp 1,2 T untuk Formula E

"Kalau uang pinjam dari Bank DKI yang Rp 1,2 triliun itu buat track Formula E, saya akan laporkan pak, saya sebagai ketua dewan di sini. Saya akan laporkan ke Bareskrim," tegas Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/12).

Menurut Prasetyo, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswesan berjanji jika pelaksanaan balap mobil berenergi listrik tersebut tidak akan memakai APBD DKI atau uang publik.

"Sudah terlalu banyak dana publik yang digunakan untuk Formula E dana PT Jakpro ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan sekarang giliran pinjaman Bank DKI ke Ancol," ucapnya.

Ia berharap dalam rapat tersebut, ada petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kejaksaan. Prasetyo pun mencecar sejumlah pertanyaan. Misalnya, mengenai alasan Bank DKI memberikan pinjaman triliunan rupiah kepada Ancol.

Apalagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebutnya pernah menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meminjam duit kepada Bank DKI untuk membayar uang komitmen Formula E pada 2019 lalu. Ia pun mempertanyakan pinjaman ini juga perintah serupa atau tidak.

"Apa dasarnya baru-baru ini Bank DKI memberikan pinjaman ke Ancol? Apa ini juga instruksi dari gubernur?" cecarnya.

Baca Juga

Dapat Pinjaman Rp 1,2 Triliun dari Bank DKI, Ancol: Bukan untuk Formula E

Prasetyo juga bertanya kepada Direksi Ancol mengenai untuk apa saja dana tersebut digunakan nantinya. Ia mengaku heran karena, pemberian kredit tersebut berdekatan dengan waktu pengumuman lokasi sirkuit Formula E 22 Desember lalu.

"Ini saya sebagai legislatif kok terlalu banyak sekali kebetulan persoalan pinjaman keuangan Bank DKI ke Ancol ya," tuturnya.

Kecurigaan Prasetyo juga bertambah karena rencananya dana tersebut akan dipakai untuk melakukan renovasi di sisi Timur Ancol. Lokasi itu disebutnya juga sama dengan rencana lintasan ajang balap mobil listrik itu.

"Kita ini enggak goblok-goblok juga kok, ini ada satu kebersamaan pinjaman uang yang enggak kecil. Saya sebagai pimpinan dewan agak risih di situasi pandemi seperti ini," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Bank DKI Bantah Penyaluran Kredit ke Ancol Rp 1,2 T Terkait Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #Bank DKI #Taman Impian Jaya Ancol
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan