Ketua DPR Serukan Kubu Jokowi dan Prabowo Berdamai Saat Lebaran

MerahPutih.Com - Demi meredakan tensi politik seusai Pilpres 2019, Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyerukan kubu Jokowi dan Prabowo berdamai, apalagi bertepatan dengan momen Lebaran.

Menurut Bamsoet, momentum Lebaran kali ini setidaknya bisa menurunkan ketegangan politik sehingga pada saat sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi nanti tidak ada lagi pergolakan politik yang melibatkan kedua kubu.

Salah satu caranya, lanjut Bamsoet dengan silaturahmi antarelite politik pada saat lebaran sekaligus menjadi ajang untuk melakukan komunikasi politik.

"Secara umum saya lihat sudah mulai cair dan kita berharap nanti pada saatnya pengumuman MK sudah tidak ada lagi keributan-keributan yang berarti karena telah dikomunikasikan secara politik dalam suasana lebaran ini," kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (5/6).

Politisi Golkar ini menyarakan agara kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi harus secara rutin bertemu.

"Jadi momentum lebaran ini, bahwa kita bersyukur para elite politik memanfaatkan lebaran ini sebagai komunikasi politik dan itu ternyata menggembirakan karena suasana cair," jelas Bamsoet.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR, Bamsoet mengakui bahwa lebaran kali ini menjadi momen terakhir anggota DPR periode 2014-2019 bertugas. Meski demikian, jajarannya di DPR juga harus merampungkan program leglisasi yang tertunda.

"Ya tentu merampungkan semua UU yang masih tertunda. Ada banyak. Sebagai contoh di Komisi III saja masih ada UU tertunda empat, Komisi I ada tiga. Saya tidak hapal lah, banyak," imbuh Bamsoet.

BACA JUGA: Mudik ke Solo, Jokowi Bagikan 4.000 Peket Sembako Kepada Warga

Gelar Open House, Zulhas Tolak Bicara Dinamika Politik Seusai Pilpres

Legislator yang terpilih kembali untuk periode 2019-2024 ini menyatakan para anggota dewan fokus menuntaskan tugas yang belum selesai.

"Jadi intinya kita ingin kerja cepat untuk menyelesaikan UU yang tertunda kemarin," tambahnya.

DPR sendiri tengah mengupayakan adanya perubahan ihwal tata cara pembuatan UUD, di mana nanti bisa carryover agar negara tidak boros menganggarkan uang.

"Karena kalau tidak begitu, bisa jadi periode depan mulai dari 0 lagi," tutup Bamsoet.(Knu)