Ketua DPR Puan: Tidak Ada Artinya Kekuasaan bila Rakyat Terbelah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Agustus 2023
Ketua DPR Puan: Tidak Ada Artinya Kekuasaan bila Rakyat Terbelah

Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2023. (Foto: YouTube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian khusus pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dalam pidato Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2023 dengan agenda keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024.

Puan berharap, kontestasi Pemilu tahun depan tidak boleh terjadi perpecahan demi kepentingan kekuasaan.

Menurutnya, tidak ada artinya kekuasaan diraih apabila terjadi pembelahan di masyarakat.

Baca Juga:

Puan Pamer Capaian DPR yang Telah Buat 64 UU Sejak 2019

"Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah, menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki," kata Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa demokrasi dan pemilu yang ada di Indonesia merupakan alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk memecah belah.

"Demokrasi adalah alat, pemilu adalah alat, bahwa rakyat sejahtera lah tujuannya. Bahwa masyarakat adil dan makmur tujuannya. Bahwa rakyat sentosa lah tujuannya. Bahwa rakyat bersatu hidup tenteram lah tujuannya," jelasnya.

Tegas dia, perbedaan adalah hal yang biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih Indonesia menganut hukum demokrasi. Oleh karena itu, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak mengedepankan hal negatif dalam menghadapi perbedaan politik.

Baca Juga:

Pantun Penutup Pidato Bamsoet: Ganjar, Prabowo dan Anies Harus Lanjutkan Pembangunan

Istri dari Happy Hapsoro ini pun berharap, pertarungan politik serentak tahun depan bisa berjalan dengan lancar, demokratis, jujur, dan adil.

"Fondasi utama kita membangun negeri adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, sulit kiranya bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan. Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila, ojo pedhot oyot," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Miris Budaya Santun Masyarakat Indonesia yang Mulai Hilang

#Puan Maharani #Sidang Tahunan MPR #Pilpres #Pemilu #Hari Kemerdekaan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Bagikan