Ketua DPR Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Papua dengan Progresif


Ketua DPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengambil langkah-langkah penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat harus lebih progresif dan permanen agar tidak ada gejolak yang sifatnya tahunan dan berulang setiap tahun.
"Kalau kemarin kita lihat sifatnya tahunan itu karena ada sidang PBB, sidang HAM, jadi sengaja agar ada respons dari sidang keamanan PBB," kata Bamsoet sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (10/9).
Baca Juga:
Bamsoet: Langkah-Langkah yang Bisa Tuntaskan Persoalan Papua
Dia menilai, pendekatan yang dilakukan pemerintah sudah baik, yaitu dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan tanpa perbedaan.

Bamsoet menekankan bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia maka harus memperlakukannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
"UU Otonomi Daerah dan UU Otsus Papua sudah diberikan namun memang belum mencapai hasil maksimal," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai, meningkatkan kesejahteraan rakyat harus ada pemikiran-pemikiran yang menyentuh hati dan budaya masyarakat.
Karena itu, dia menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya yang mengadakan banyak pertemuan dengan tokoh adat dan masyarakat Papua-Papua Barat. (*)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber

Velix Wanggai Tegaskan Percepatan Pembangunan Papua Butuh Konsolidasi dari Pusat hingga Daerah

Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum

APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua

DPR Tekankan Kualitas Hukum Diukur dari Pelaksanaan, Bukan Jumlah Aturan

Suka Cita Ratusan Anak Ikuti Sunatan Massal di Gedung DPR Jakarta

DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal

DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral

DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Jaminan Keamanan Pangan Anak Sekolah Jadi Prioritas, DPR Minta Waktu Pembangunan Dapur MBG Diperpanjang Hingga Dua Bulan
