Ketua DPR Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Papua dengan Progresif

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 10 September 2019
Ketua DPR Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Papua dengan Progresif

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengambil langkah-langkah penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat harus lebih progresif dan permanen agar tidak ada gejolak yang sifatnya tahunan dan berulang setiap tahun.

"Kalau kemarin kita lihat sifatnya tahunan itu karena ada sidang PBB, sidang HAM, jadi sengaja agar ada respons dari sidang keamanan PBB," kata Bamsoet sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (10/9).

Baca Juga:

Bamsoet: Langkah-Langkah yang Bisa Tuntaskan Persoalan Papua

Dia menilai, pendekatan yang dilakukan pemerintah sudah baik, yaitu dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan tanpa perbedaan.

Bambang Soesatyo dan Jokowi. (Antaranews)
Bambang Soesatyo dan Jokowi. (Antaranews)

Bamsoet menekankan bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia maka harus memperlakukannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

"UU Otonomi Daerah dan UU Otsus Papua sudah diberikan namun memang belum mencapai hasil maksimal," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai, meningkatkan kesejahteraan rakyat harus ada pemikiran-pemikiran yang menyentuh hati dan budaya masyarakat.

Karena itu, dia menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya yang mengadakan banyak pertemuan dengan tokoh adat dan masyarakat Papua-Papua Barat. (*)

Baca Juga:

Bamsoet Minta Semua Pihak Tahan Diri Hadapi Kasus Papua

#Papua #DPR #Bambang Soesatyo
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Nantinya, UU yang baru ini menambahkan dua tugas baru
Angga Yudha Pratama - 12 menit lalu
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Indonesia
Velix Wanggai Tegaskan Percepatan Pembangunan Papua Butuh Konsolidasi dari Pusat hingga Daerah
Adanya enam provinsi di Tanah Papua memerlukan sinergi dan integrasi yang lebih kuat agar percepatan pembangunan dapat tercapai secara merata.
Dwi Astarini - 2 jam, 52 menit lalu
Velix Wanggai Tegaskan Percepatan Pembangunan Papua Butuh Konsolidasi dari Pusat hingga Daerah
Indonesia
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Ini kasus menyita perhatian publik dan korbannya banyak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Indonesia
APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua
Soal ranah hukum kan itu urusan polisi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua
Indonesia
DPR Tekankan Kualitas Hukum Diukur dari Pelaksanaan, Bukan Jumlah Aturan
Rikwanto juga menyoroti kebutuhan penerapan sistem hukum berbasis kinerja yang lebih terukur dalam lembaga penegak hukum
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Tekankan Kualitas Hukum Diukur dari Pelaksanaan, Bukan Jumlah Aturan
Berita Foto
Suka Cita Ratusan Anak Ikuti Sunatan Massal di Gedung DPR Jakarta
Seorang anak akan menjalani sunatan massal yang digelar Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Oktober 2025
Suka Cita Ratusan Anak Ikuti Sunatan Massal di Gedung DPR Jakarta
Indonesia
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Publikasi yang masif bukan hanya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Indonesia
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Indonesia
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Menurutnya, aparat kepolisian justru menjadi pihak yang paling rentan bersinggungan langsung dengan kejahatan dan ancaman fisik di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Jaminan Keamanan Pangan Anak Sekolah Jadi Prioritas, DPR Minta Waktu Pembangunan Dapur MBG Diperpanjang Hingga Dua Bulan
Dapur yang sudah berjalan harus mengikuti MOU, mulai dari jam masak hingga waktu distribusi ke SD, SMP, dan SMA
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
Jaminan Keamanan Pangan Anak Sekolah Jadi Prioritas, DPR Minta Waktu Pembangunan Dapur MBG Diperpanjang Hingga Dua Bulan
Bagikan