Ketua DPR Minta Distribusi APD Dikawal Agar Tepat Sasaran

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 07 April 2020
 Ketua DPR Minta Distribusi APD Dikawal Agar Tepat Sasaran

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) di Jakarta (Foto; antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial perlu tepat sasaran. Puan meminta pelaksanaan kebijakan di lapangan dilakukan berbasis data yang akurat dan terbaru serta prosesnya tidak berbelit-belit.

"Semangat tepat sasaran yang sama perlu diterapkan juga dalam penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai rumah sakit di daerah-daerah yang terdampak COVID-19," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (7/4).

Baca Juga:

Sambut Ratusan Pekerja Migran asal Malaysia, Pemprov Jatim Siapkan Ruang Isolasi

Pemerintah, kata politisi PDIP ini, perlu memiliki database yang diperbaharui secara real-time terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD.

Puan Maharani minta penyaluran bansos harus tepat sasar
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) di Jakarta (Foto; antaranews)

"Dimana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat," ujarnya.

Selain itu, lanjut Puan, Kementerian Dalam Negeri dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga perlu menguatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam memastikan APD yang sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan sampai di tujuan dalam wkatu yang cepat.

"Kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah maka otomatis sudah akan diterima oleh Rumah Sakit tujuan," tutur Puan.

Baca Juga:

Hadapi Ledakan Pasien Corona, Erick Thohir Siapkan 35 Rumah Sakit BUMN

Lebih lanjut putri dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini menekankan agar ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan COVID-19.

"Saya yakin bahwa ini dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Menkeu Sri Mulyani Ungkap Skema Penyaluran Stimulus Rp150 Triliun untuk Dunia Usaha

#Virus Corona #Bantuan Sosial #Puan Maharani #Ketua DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Cara Cek Bansos KTP dan Desil DTSEN, Bisa Lewat HP
Cara cek bansos KTP menggunakan NIK di situs dan aplikasi Cek Bansos Kemensos. Simak arti desil 1-10 dan cara memperbarui data DTSEN.
ImanK - Rabu, 16 September 2026
Cara Cek Bansos KTP dan Desil DTSEN, Bisa Lewat HP
Indonesia
Korban Kebakaran Rumah di Gambir
 Terima Bantuan Sosial dari GNTI
Bantuan berupa sembako diserahkan secara langsung kepada keluarga korban.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
Korban Kebakaran Rumah di Gambir
 Terima Bantuan Sosial dari GNTI
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
Badan Pusat Statistik Sebut Warga Desil 1 dan 2 Tidak Otomatis Dapat Bantuan
DTSEN merupakan data yang bersifat dinamis, mengingat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data perlu diperbarui secara berkala
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Badan Pusat Statistik Sebut Warga Desil 1 dan 2 Tidak Otomatis Dapat Bantuan
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Bansos 1.400 Keluarga Penerima Manfaat Ditahan Akibat Terindikasi Judol
Proses verifikasi faktual ini menjadi dasar bagi Kemensos untuk menentukan keberlanjutan status kepesertaan KPM
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 September 2026
Bansos 1.400 Keluarga Penerima Manfaat Ditahan Akibat Terindikasi Judol
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Bagikan