Headline

Ketua DPR Dorong KLHK Bentuk Gugus Tugas Cegah Karhutla

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 22 September 2019
 Ketua DPR Dorong KLHK Bentuk Gugus Tugas Cegah Karhutla

Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk gugus tugas khusus di setiap daerah dengan tugas pokok dan fungsi menerapkan upaya dan langkah-langkah preventif mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Potensi Karhutla yang nyaris menjadi rutinitas di Indonesia mestinya bisa diperkecil dengan upaya-upaya preventif yang efektif. Upaya dan langkah-langkah preventif bisa direalisasikan jika ada kemauan baik dan kesungguhan dari semua pihak," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu, (22/9).

Baca Juga:

Tiga Pesawat Kesulitan Mendarat di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Menurut Bamsoet, jika dilaksanakan dengan konsisten dan sungguh-sungguh, Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2004 bisa mencegah atau meminimalisir potensi Karhutla.

"PP ini memberi wewenang kepada sejumlah pihak pada tingkat daerah untuk menjaga atau melindungi hutan dari aksi pengrusakan atau pembakaran hutan untuk tujuan apa pun," ujar dia.

Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera kian parah
Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera kian parah (Foto: antaranews)

Artinya, kata Bamsoet, PP No.45/2004 ini menjadi pijakan hukum untuk membangun sistem atau mekanisme kerja bersifat preventif. Terpenting, lanjut dia, adalah kemauan semua pemerintah daerah untuk peduli pada hutan.

"Dengan peduli, pemerintah daerah bisa menggerakan semua potensi daerah setempat, termasuk masyarakat adat, untuk mencegah aksi pembakaran atau pengrusakan hutan," imbuhnya.

Politikus Golkar ini menilai, berangkat dari catatan historis kasus Karhutla, Kementerian LHK perlu mengambil inisiatif untuk membentuk gugus tugas pada tingkat daerah yang Tupoksi-nya melakukan atau menerapkan langkah-langkah preventif mencegah Karhutla.

"Kekuatan gugus tugas seperti ini akan sangat ideal jika bersumber dari sinergi antara aparatur sipil pusat dan daerah, TNI/Polri serta masyarakat adat dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)," katanya.

Baca Juga:

Sepuluh Penerbangan di Yogyakarta Terdampak Asap Karhutla

Bamsoet mengatakan, selain mencegah pengrusakan atau pembakaran oleh manusia, sangat penting bagi gugus tugas seperti ini juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui kecenderungan cuaca, khususnya dalam periode musim kering atau panas.

"Tentu saja gugus tugas ini patut diperlengkapi dengan peralatan yang memadai agar mampu responsif pada saat dibutuhkan. Dimana saja wilayah yang memerlukan penguatan gugus tugas seperti itu bisa dipetakan berdasarkan catatan historis kasus Karhutla dan perilaku serta kecenderungan masyarakat setempat," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Asap Kebakaran Lahan dan Hutan Mulai Cemari Udara di Pekanbaru

#Ketua DPR RI #Bambang Soesatyo #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Picu 401.586 Kasus ISPA di 7 Provinsi, Kemenkes Kerahkan 9.355 Tenaga Kesehatan
Kemenkes mencatat 401.586 kasus ISPA akibat karhutla di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota. Sebanyak 9.355 tenaga kesehatan dikerahkan dan 814 rumah oksigen disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Karhutla Picu 401.586 Kasus ISPA di 7 Provinsi, Kemenkes Kerahkan 9.355 Tenaga Kesehatan
Indonesia
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Helikopter Mi-17 TNI AD jatuh di Seruyan Kalteng saat manuver water bombing karhutla pada 4 November 2026
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Indonesia
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Bamsoet menilai keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Indonesia
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Indonesia
Menepis Tuduhan Karhutla, Industri Sawit Butuh Transparansi, Bukan Sikap Diam
Industri ini memiliki data riil dan instrumen pemantauan yang mampu menunjukkan titik api sebenarnya. Sikap bungkam hanya membiarkan persepsi sepihak terbentuk bebas di mata dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 November 2026
Menepis Tuduhan Karhutla, Industri Sawit Butuh Transparansi, Bukan Sikap Diam
Indonesia
BNPB Kerahkan Modifikasi Cuaca untuk Tekan Karhutla Papua Selatan
BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
BNPB Kerahkan Modifikasi Cuaca untuk Tekan Karhutla Papua Selatan
Indonesia
Luas Karhutla Papua Selatan Turun Jadi 695 Hektare, BNPB Tetap Waspada
Berdasarkan data per 1 November 2026 pukul 17.00 WIB, terdapat 171 titik api dengan sekitar 253 hektare lahan yang masih belum padam.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Luas Karhutla Papua Selatan Turun Jadi 695 Hektare, BNPB Tetap Waspada
Indonesia
Kebakaran Hutan dan Lahan Terjadi di 2 Kabupaten Sulawesi
Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektare.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Kebakaran Hutan dan Lahan Terjadi di 2 Kabupaten Sulawesi
Indonesia
Pemerintah Fokuskan Penanganan Karhutla di Sulawesi hingga Papua
Pemerintah telah mengerahkan 58 unit pesawat dan helikopter guna mendukung operasi pemadaman dari udara serta OMC.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemerintah Fokuskan Penanganan Karhutla di Sulawesi hingga Papua
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan