Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 27 Januari 2021
Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis meminta Gubernur Anies Baswedan mundur dari jabatannya. Hal ini buntut dari pernyataan Anies yang menyarankan agar penanganan COVID-19 di Jabodetabek di serahkan ke pemerintah pusat.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin menilai komentar yang dilayangkan kader Gerindra itu berlebihan dan tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan oleh Gubernur Anies.

Baca Juga:

Kader Gerindra Minta Anies Mundur, Ini Penjelasan Wagub DKI

Menurutnya, pernyataan Anies dimaksudkan agar pemerintah pusat tidak berpangku tangan terhadap persoalan pandemi jika sudah menyangkut lintas batas seperti di Jabodetabek. Pemerintah Jokowi perlu berperan lebih besar untuk mengatasi wabah corona di Jabodetabek.

"Karena ini menyangkut mobilitas orang yang terkonsentrasi di DKI Jakarta sehingga menyebabkan Jakarta menjadi episentrum pandemi," terang Arifin.

Anggota Komisi E DPRD DKI menambahkan, sebetulnya pernyataan agar pemerintah pusat terlibat lebih banyak dan aktif dalam menangani pandemi di Jakarta bukan baru kali ini dikeluarkan dan juga bukan hanya Gubernur Anies.

Lantas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Ade Yasin maupun Walikota Bogor Bima Arya pernah menyampaikan tentang perlunya pemerintah pusat terlibat lebih aktif dalam melawan COVID-19 di Jabodetabek.

"Sejak awal pandemi Anies sudah mengusulkan aturan khusus untuk penanganan COVID-19 di Jakarta," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai di DPRD DKI, Rani Mauliani mengatakan pernyataan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis itu bukan suara partai. Ia pun berpendapat kalau perkataan lubis itu bersifat pribadi.

Rapat DPRD DKI Jakarta. (Foto: Asropi)
Rapat DPRD DKI Jakarta. (Foto: Asropih)

Rani juga menegaskan, partai Gerindra tak pernah memberikan instruksi Ali Lubis untuk mengungkapkan hal tersebut.

"Tanggung jawab statement yang diucapkan Pak Ali menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Tidak ada kaitan dengan Fraksi Partai Gerindra," papar Rani.

Seperti diketahui, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mundur dari jabatannya lantaran dianggap gagal dalam penanggulangan COVID-19.

"Jika sudah tak sanggup, sebaiknya mundur saja dari Jabatan Gubernur, simpel kan," tulis Ali melalui akun twitter pribadinya pada Sabtu (23/1) lalu. (Asp)

Baca Juga:

Petinggi Gerindra Datangi Balai Kota Usai Kadernya Minta Anies Mundur

#Anies Baswedan #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Indonesia
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Prabowo selama ini selalu memberikan Gibran ruang untuk bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Indonesia
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada instruksi kepada kader partainya untuk membangun atau menguasai SPPG maupun dapur program MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Bagikan