Ketua BKSAP DPR Desak PBB Keluarkan Israel

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 14 November 2024
Ketua BKSAP DPR Desak PBB Keluarkan Israel

Serangan Isarel /ANTARA/Anadolu/py

Ukuran:
14
Audio:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.
?
Menurutnya, Israel harus ditekan dan diisolasi dari komunitas internasional akibat kekejaman yang terus berlangsung. “Tendang keluar Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung. Korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani dalam keterangannya, Kamis (14/11).


?Selain di Jalur Gaza, Palestina, Israel juga terus meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dengan melancarkan serangan ke negara-negara seperti Lebanon dan Suriah. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menyebabkan 43.665 warga Palestina tewas dan 103.076 orang terluka.

?Di Lebanon, serangan Israel telah menewaskan 3.243 orang dan melukai 14.134 orang. Serangan serupa juga menimbulkan korban di Suriah. Gempuran terbaru Israel di Gaza pada akhir pekan lalu menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak yang sedang bermain bola. Serangan tersebut terjadi di Mawasi, daerah pesisir selatan, tempat ratusan ribu orang berlindung setelah militer Israel mengungsi mereka dari daerah-daerah yang dibombardir dalam perang yang diklaim sebagai aksi melawan Hamas.

Baca juga:

Arab Saudi Ingin Israel Segera Hentikan Serangan di Lebanon dan Palestina


?Serangan Israel di Lebanon dalam beberapa hari terakhir juga menewaskan 38 orang, termasuk anak-anak, setelah Israel meningkatkan serangan udara, terutama di wilayah selatan Lebanon dan pinggiran selatan Beirut. Sementara itu, serangan Israel di Suriah pada Senin (11/11) menewaskan sembilan orang.

?Pada Rabu (13/11), Israel menyerang wilayah dekat perbatasan Suriah dengan Lebanon, yang menyebabkan 15 orang tewas. Mardani mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya kekejian yang dilakukan oleh Israel dan menyeru kepada PBB agar mengeluarkan Israel dari organisasi tersebut. ?“PBB seharusnya mengusir Israel karena mereka jelas melanggar prinsip perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar PBB,” ujar Mardani.


?Menurut Mardani, Israel telah melanggar Piagam PBB yang menekankan perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kerja sama internasional. Piagam PBB menyatakan tujuan utama PBB ialah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta menyelesaikan sengketa secara damai. “Maka sudah saatnya PBB bertindak tegas, mengeluarkan Israel, dan kami sepakat untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional,” imbuhnya.


?Mardani juga meminta agar PBB mendengarkan seruan komunitas internasional terkait dengan Israel, termasuk hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang baru digelar di Riyadh, Arab Saudi. Para pemimpin negara Arab dan negara-negara muslim menyerukan pengakhiran pendudukan Israel di wilayah Palestina sebagai syarat perdamaian.


?“KTT Liga Arab-OKI telah mengeluarkan resolusi untuk membekukan keanggotaan Israel di PBB. Indonesia dan negara-negara lain tegas meminta Israel dikeluarkan,” jelas Mardani.
?Sejalan dengan kebijakan pemerintah, DPR RI terus mendukung Palestina melalui diplomasi internasional. Baru-baru ini, delegasi DPR turut serta dalam G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil. Di ajang itu, Ketua DPR Puan Maharani mengupayakan perdamaian di Palestina dan mendukung akses kemanusiaan bagi korban perang.
?Dalam pertemuan P20 tersebut, Puan juga mengkritik Israel yang mengabaikan seruan komunitas internasional untuk menghentikan perang. Selain itu, DPR juga terus membawa isu Palestina dalam diplomasi parlemen bilateral dan forum-forum kerja sama dengan negara lain.


?Mardani menilai langkah diplomatik ini memperkuat upaya pemerintah, termasuk yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin mengutuk kekerasan terhadap warga sipil dan mendesak gencatan senjata di Gaza. ?“Mendukung Palestina adalah wujud dari cita-cita Indonesia untuk perdamaian dunia,” kata Mardani. “Kami juga menghargai Presiden Prabowo yang membahas Palestina dalam pertemuannya dengan Presiden AS,” katanya.


?Mardani mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan konstitusi yang mengedepankan perdamaian dunia, memiliki kewajiban untuk terus mendukung penghentian perang dan kekerasan yang dilakukan oleh Israel.


?“Presiden pertama Indonesia, Ir Sukarno, pernah menyatakan bahwa Palestina ialah utang konstitusi kita. Jadi, langkah kita sangat penting,” tutup Mardani.(Pon)

Baca juga:

Serangan Israel Berlanjut, Lebanon Minta Perlindungan Situs Warisan Budaya

#Israel #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Dunia
Hubungan Donald Trump-Benjamin Netanyahu Makin Renggang Usai Presiden AS Sebut Serangan Israel ke Doha 'Tindakan Ceroboh'
Trump dikabarkan menginginkan konflik di wilayah tersebut segera berakhir
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Hubungan Donald Trump-Benjamin Netanyahu Makin Renggang Usai Presiden AS Sebut Serangan Israel ke Doha 'Tindakan Ceroboh'
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Anggota DPR Hindun Anisah mendesak pemerintah menyiapkan SKKNI dan strategi pelatihan yang jelas untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi implementasi RUU PPRT
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Bagikan