Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ketua BKSAP DPR Desak PBB Keluarkan Israel

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 14 November 2024
Ketua BKSAP DPR Desak PBB Keluarkan Israel

Serangan Isarel /ANTARA/Anadolu/py

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.
?
Menurutnya, Israel harus ditekan dan diisolasi dari komunitas internasional akibat kekejaman yang terus berlangsung. “Tendang keluar Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung. Korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani dalam keterangannya, Kamis (14/11).


?Selain di Jalur Gaza, Palestina, Israel juga terus meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dengan melancarkan serangan ke negara-negara seperti Lebanon dan Suriah. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menyebabkan 43.665 warga Palestina tewas dan 103.076 orang terluka.

?Di Lebanon, serangan Israel telah menewaskan 3.243 orang dan melukai 14.134 orang. Serangan serupa juga menimbulkan korban di Suriah. Gempuran terbaru Israel di Gaza pada akhir pekan lalu menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak yang sedang bermain bola. Serangan tersebut terjadi di Mawasi, daerah pesisir selatan, tempat ratusan ribu orang berlindung setelah militer Israel mengungsi mereka dari daerah-daerah yang dibombardir dalam perang yang diklaim sebagai aksi melawan Hamas.

Baca juga:

Arab Saudi Ingin Israel Segera Hentikan Serangan di Lebanon dan Palestina


?Serangan Israel di Lebanon dalam beberapa hari terakhir juga menewaskan 38 orang, termasuk anak-anak, setelah Israel meningkatkan serangan udara, terutama di wilayah selatan Lebanon dan pinggiran selatan Beirut. Sementara itu, serangan Israel di Suriah pada Senin (11/11) menewaskan sembilan orang.

?Pada Rabu (13/11), Israel menyerang wilayah dekat perbatasan Suriah dengan Lebanon, yang menyebabkan 15 orang tewas. Mardani mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya kekejian yang dilakukan oleh Israel dan menyeru kepada PBB agar mengeluarkan Israel dari organisasi tersebut. ?“PBB seharusnya mengusir Israel karena mereka jelas melanggar prinsip perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar PBB,” ujar Mardani.


?Menurut Mardani, Israel telah melanggar Piagam PBB yang menekankan perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kerja sama internasional. Piagam PBB menyatakan tujuan utama PBB ialah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta menyelesaikan sengketa secara damai. “Maka sudah saatnya PBB bertindak tegas, mengeluarkan Israel, dan kami sepakat untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional,” imbuhnya.


?Mardani juga meminta agar PBB mendengarkan seruan komunitas internasional terkait dengan Israel, termasuk hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang baru digelar di Riyadh, Arab Saudi. Para pemimpin negara Arab dan negara-negara muslim menyerukan pengakhiran pendudukan Israel di wilayah Palestina sebagai syarat perdamaian.


?“KTT Liga Arab-OKI telah mengeluarkan resolusi untuk membekukan keanggotaan Israel di PBB. Indonesia dan negara-negara lain tegas meminta Israel dikeluarkan,” jelas Mardani.
?Sejalan dengan kebijakan pemerintah, DPR RI terus mendukung Palestina melalui diplomasi internasional. Baru-baru ini, delegasi DPR turut serta dalam G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil. Di ajang itu, Ketua DPR Puan Maharani mengupayakan perdamaian di Palestina dan mendukung akses kemanusiaan bagi korban perang.
?Dalam pertemuan P20 tersebut, Puan juga mengkritik Israel yang mengabaikan seruan komunitas internasional untuk menghentikan perang. Selain itu, DPR juga terus membawa isu Palestina dalam diplomasi parlemen bilateral dan forum-forum kerja sama dengan negara lain.


?Mardani menilai langkah diplomatik ini memperkuat upaya pemerintah, termasuk yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin mengutuk kekerasan terhadap warga sipil dan mendesak gencatan senjata di Gaza. ?“Mendukung Palestina adalah wujud dari cita-cita Indonesia untuk perdamaian dunia,” kata Mardani. “Kami juga menghargai Presiden Prabowo yang membahas Palestina dalam pertemuannya dengan Presiden AS,” katanya.


?Mardani mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan konstitusi yang mengedepankan perdamaian dunia, memiliki kewajiban untuk terus mendukung penghentian perang dan kekerasan yang dilakukan oleh Israel.


?“Presiden pertama Indonesia, Ir Sukarno, pernah menyatakan bahwa Palestina ialah utang konstitusi kita. Jadi, langkah kita sangat penting,” tutup Mardani.(Pon)

Baca juga:

Serangan Israel Berlanjut, Lebanon Minta Perlindungan Situs Warisan Budaya

#Israel #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Indonesia
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Indonesia
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Indonesia
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Peristiwa yang diduga bermula dari tuduhan pencurian ayam itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengingatkan agar proses transisi Gubernur BI tidak mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
DPR RI belum menyusun jadwal fit and proper test calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo karena Presiden Prabowo belum mengajukan nama kandidat.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Bagikan