Ketua Banggar DPR Minta KSSK Redam Kepanikan Pasar Imbas IHSG Anjlok

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 18 Maret 2025
Ketua Banggar DPR Minta KSSK Redam Kepanikan Pasar Imbas IHSG Anjlok

IHSG Anjlok hingga 6,12 Persen Ditutup di Zona Merah

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Perdagangan bursa sempat tertahan selama 30 menit akibat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen hari ini. Bahkan, IHSG sempat tercatat ditutup melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08 pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3) siang tadi.

Oleh karena itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan anjloknya IHSG ini perlu mendapat perhatian khusus. Dia juga meminta otoritas terkait untuk memberikan respons yang bisa menenangkan pasar, utamanya otoritas bursa dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Legislator itu juga menyarankan KSSK untuk menggunakan gaya komunikasi publik yang lebih simpatik dan mengajak semua komponen, termasuk pengusaha besar, untuk menyelamatkan pasar keuangan.

Baca juga:

IHSG Anjlok, Dasco Sebut Sudah Pernah Terjadi saat Pandemi COVID-19

"Dari sisi KSSK, perlu menyampaikan bauran kebijakan sektor moneter dan fiskal yang memperkuat pasar keuangan kita," ujar Said, dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Selasa (18/3).

Menurut dia, langkah ini bertujuan untuk menepis keraguan investor dan tetap melihat surat utang negara (SUN) sebagai instrumen investasi yang menarik, yang saat ini sangat dibutuhkan pemerintah.

Lebih jauh, Said juga meminta otoritas bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati perkembangan pasar dalam dua hari ke depan. "Dalam jangka panjang hendaknya OJK dan otoritas bursa untuk memperluas basis investor, terutama di sektor ritel, dan inovasi produk, terutama syariah," tandasnya, dikutip Antara. (*)

#Harga Saham #Banggar DPR #Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Banggar DPR Pastikan Uya Kuya Dkk Tetap Terima Gaji & Tunjangan Meski Dinonaktikan Partai
Mereka tetap berhak menerima gaji dan tunjangan karena baik dalam tatib DPR ataupun UU MD3 tidak mengenal istilah nonaktif
Wisnu Cipto - Senin, 01 September 2025
Banggar DPR Pastikan Uya Kuya Dkk Tetap Terima Gaji & Tunjangan Meski Dinonaktikan Partai
Indonesia
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Ketua Dewas PAM Jaya, Pasetyo Edi Marsudi mengatakan, Francine Widjojo tak mengerti kondisi saat ini. PAM Jaya akan go public dengan status IPO.
Soffi Amira - Jumat, 22 Agustus 2025
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Indonesia
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Pemerintah diminta mengambil saham mayoritas BCA. Komisi XI DPR mengatakan, bahwa hal itu tak perlu dibuat gaduh.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Berita Foto
Raker Banggar DPR dengan Menkeu Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan), Thomas Djiwandono (kedua kiri), dan Anggito Abimanyu (kanan) mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 19 Agustus 2025
Raker Banggar DPR dengan Menkeu Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2024
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Jakarta Siapkan Jurus Ampuh Atasi Masalah Infrastruktur dan Lingkungan
Komisi D menyoroti perlunya efisiensi dalam proses lelang dan penjaminan kualitas penyedia barang/jasa
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Komisi D DPRD DKI Jakarta Siapkan Jurus Ampuh Atasi Masalah Infrastruktur dan Lingkungan
Indonesia
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Pemerintah juga menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Indonesia
BEI Belum Mau Hapus Saham Sritex, Meskipun Sudah Masuk Kriteria Delisting
Terkait batas waktu atau tenggat penyelesaian berada di ranah kurator yang bertanggung jawab dalam kasus Sritex.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 Juli 2025
BEI Belum Mau Hapus Saham Sritex, Meskipun Sudah Masuk Kriteria Delisting
Indonesia
Dana Parpol Diusulkan Naik, Ketua Banggar DPR Nyatakan Lebih Baik Ditangguhkan Dulu
Meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Banggar DPR menyisir kemampuan fiskal pemerintah.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Mei 2025
Dana Parpol Diusulkan Naik, Ketua Banggar DPR Nyatakan Lebih Baik Ditangguhkan Dulu
Indonesia
Eks CEO XL Dian Siswarini Jadi Bos Baru Telkom, Saham Melonjak 30 Poin
Dua keputusan penting diambil dalam RUPST PT Telkom Indonesia
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Mei 2025
Eks CEO XL Dian Siswarini Jadi Bos Baru Telkom, Saham Melonjak 30 Poin
Indonesia
Pramono Masih Kaji IPO PAM Jaya Agar Bisa Melantai di Bursa Efek Indonesia
Pramono menargetkan PAM Jaya bisa memenuhi 100 persen cakupan layanan air bersih di Jakarta pada tahun 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Pramono Masih Kaji IPO PAM Jaya Agar Bisa Melantai di Bursa Efek Indonesia
Bagikan