Ketimpangan Distribusi Vaksin COVID-19 Bagi Negara Miskin


Vaksinasi di Jakarta. (Foto: Sekretariat Presiden)
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia memimpin COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (COVAX-AMC EG) Meeting ke-4, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (17/05).
Pertemuan COVAX-AMC EG tersebut, membahas berbagai isu penting, antara lain perkembangan terkini terkait suplai dan distribusi vaksin, pendanaan dan peluang investasi, dukungan distribusi vaksin, upaya membangun kepercayaan publik terhadap vaksin, dan strategi COVAX Facility tahun 2022.
Baca Juga:
Sinopharm, Vaksin COVID-19 Tiongkok dapat Persetujuan dari WHO
Hingga saat ini, COVAX Facility telah memegang komitmen suplai untuk 1,7 miliar dosis vaksin, dari total kebutuhan 2 miliar dosis untuk didistribusikan di tahun 2021.
Namun, baru 67,3 juta dosis telah dikirim oleh COVAX Facility ke 124 negara. Dari keseluruhan jumlah negara yang dijadwalkan menerima vaksin hingga Juni 2021, hanya 85 persen di antaranya telah menerima pengiriman pertama.
Selain tidak mencapai target, terjadi ketidaksetaraan distribusi vaksin di tingkat global. Hanya 0,3 persen dari suplai vaksin yang tersedia saat ini dikirimkan ke negara berpenghasilan rendah.
"Diperlukan langkah segera untuk dapat memastikan akses setara kepada vaksin, karena tidak ada negara yang dapat sepenuhnya bebas dari COVID-19, selama masih ada negara lain yang terjangkit," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
Ia memaparkan, terkait distribusi yang timpang, dibahas mengenai opsi cost-sharing vaksin melalui COVAX Facility, di mana negara berpenghasilan rendah-menengah yang berada dalam AMC dapat membeli tambahan dosis vaksin, di luar alokasi vaksin gratis yang dijanjikan untuk 20 persen penduduk negara-negara AMC.
Selain itu, dari total USD8,3 miliar yang dibutuhkan, baru terkumpul USD6,6 miliar. Diharapkan, diharapkan sisanya akan segera dapat terpenuhi di waktu ke depan khususnya saat Pertemuan AMC Summit yang akan diselenggarakan bersama Gavi dan Pemerintah Jepang pada Juni 2021 mendatang.
AMC Summit ditargetkan bisa menehi kekurangan pendanaan sekitar USD2 miliar dan juga memobilisasi dukungan pemimpin dunia terhadap kerja COVAX Facility.
COVAX Facility adalah inisiatif kolaborasi global terkait vaksin COVID-19 yang terbesar saat ini untuk mendistribusikan vaksin secara gratis. Misinya adalah memastikan distribusi yang setara terhadap vaksin yang aman, berkualitas, dan terjangkau untuk semua.

Indonesia telah mendapatkan sekitar 6,4 juta dosis vaksin jadi AstraZeneca dan akan terus bertambah lewat program ini. Tetapi, untuk sementara adanya penghentian sementara karena adanya kematian yang diduga dampak dari vaksin AstraZeneca.
Indonesia menargetkan bisa melakukan vaksinasi sebanyak 181. Sehingga dibutuhkan ketersediaan sekitar 426 juta dosis vaksin. Jumlah tersebut, tidak akan sanggup dipenuhi oleh satu produsen vaksin saja. Bahkan, negara di dunia saat ini harus bersaing ketat memperoleh pasokan vaksin untuk penduduk mereka.
Per 18 Mei 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat ada 163.312.429 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dengan jumlah kematian 3.386.825 diseluruh dunia. Selain itu, data Pada 11 Mei 2021, total 1.264.164.553 dosis vaksin telah diberikan. (*)
Baca Juga:
Indonesia Konsisten Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin COVID-19
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
57 Dari 78 WNI di Nepal Sudah Pulang ke Indonesia, Kondisi Ibu Kota Sudah Kondusif

Hingga Malam Ini, Sudah 57 WNI Berhasil Dievakuasi Keluar dari Nepal

Puluhan WNI Dievakuasi Dari Nepal, Ratusan Orang Masih Bertahan

Penyebab Kematian Diplomat Zetro Leonardo Purba Belum Terkuat, Kemenlu Jadikan Prioritas

Menlu Sugiono Pastikan Pendidikan Anak-Anak Zetro Leonardo Purba Akan Ditanggung Pemerintah

Jenazah Diplomat Zetro Disemayamkan di RSPAD, Pemakaman di TPU Sari Mulya Tangsel Kamis

Kemenlu Tingkatkan Keamanan Diplomat di Peru, Tempatkan Keluarga Zetro Ke Lokasi Lebih Aman

Zetro Leonardo Purba Tewas Ditembak di Peru, Kemenlu Evaluasi Perlindungan Diplomat dan Staf KBRI

Staf KBRI Tewas Ditembak di Peru, Kemenlu Sebut akan Diautopsi di Lima lalu Dipulangkan

Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
